Banyuwangi – PorosNusantara.co.Id || Masyarakat Peduli Pendidikan (MASPENDIK ) memberikan saran dan masukan kepada Aparat Penegak Hukum untuk selalu Intensive mengawasi Penggunaan Anggaran yang di gelontor kan oleh Pemerintah Pusat untuk pendidikan melalui program Bantuan Pemerintah (BANPEM ) yang diterima oleh beberapa SD dan SMP Negeri maupun swasta yang ada di kabupaten Banyuwangi.
Saran yang di berikan oleh Yoga Yuliarto, ketua Umum MASPENDIK Kepada APH tersebut bukan tanpa alasan.menurut Yoga, Apabila Anggaran Bantuan Pemerintah untuk pendidikan senilai kurang lebih 25 Miliar Rupiah tersebut luput dari pengawasan,maka akan menjadi *Ladang Korupsi* yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terutama pihak sekolah sebagai penerima Bantuan sekaligus pelaksana kegiatan.
Banpem pendidikan adalah Progam dari pemerintah yang memberikan dukungan Dana atau fasilitas untuk berbagi kegiatan dan program di bidang pendidikan dengan tujuan : * meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan * mendukung peningkatan kualifikasi akademik guru dan pendidikan * membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan * mengembangkan potensi pendidikan dan kebudayaan dimasyarakat *.
Masing-masing Sekolah menerima BANPEM ( Bantuan Pemerintah ) pendidikan bervariasi nilai nominalnya,ada yang menerima 100 juta lebih hingga sampai 2 Miliar Rupiah,sesuai kebutuhan yang di ajukan sekolah.adapun penggunaan Anggaran BANPEM tersebut di kelola langsung oleh pihak Sekolah (SWAKELOLA) dengan catatan harus menaati aturan yang sudah di tetapkan.
Bantuan Pemerintah (BANPEM) pendidikan yang di terima oleh SD dan SMP di Banyuwangi meliputi pengadaan : *Ruang Lap komputer beserta fasilitas nya * Ruang kelas baru beserta fasilitas nya ,Ruang UKS beserta fasilitas nya * dan kamar mandi siswa yang jumlahnya 5 bilik, yaitu 2 Untuk laki-laki,2 Untuk perempuan, 1 Untuk siswa berkebutuhan khusus dengan fasilitas lengkap dan memenuhi syarat.
