Tren Kenaikan SAKIP Selama 10 Tahun, Menteri PANRB: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja Dengan Akselerasi Pembangunan Dan Pengentasan Kemiskinan

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA dan A memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya, seperti penurunan angka pengangguran.

BACA JUGA  TIBA DI TELUK BAYUR, KRI BIMA SUCI DISAMBUT MERIAH WARGA PADANG

“Rata-rata Pemerintah daerah dengan SAKIP AA dan A mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi dari rata-rata IPM Nasional,” jelas Menteri Anas.

Menteri Anas menegaskan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Menteri Anas mengucapkan apresiasi terhadap pemda yang mendapat kenaikan predikat SAKIP.

Harapannya, capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. “Kami menyadari bahwa berbagai pencapaian melalui SAKIP tentu harus terus ditingkatkan di tengah berbagai dinamika dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi,” pungkas Menteri Anas. _*(HUMAS MENPANRB)*_

BACA JUGA  Dukung Publikasi, Ditjen Hortikultura Bekali Para ASN Pelatihan Jurnalistik & Fotografi

Pemerintah Daerah Peraih Predikat AA
1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Daerah Peraih Predikat A
1. Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah Daerah Peraih Predikat BB
1. Pemerintah Kota Palembang
2. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
4. Pemerintah Kabupaten Tapin
5. Pemerintah Kabupaten Majalengka
6. Pemerintah Kabupaten Sorong
7. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Pemerintah Kabupaten Lumajang
9. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
10. Pemerintah Kabupaten Gowa
11. Pemerintah Kabupaten Sumenep
12. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
13. Pemerintah Kabupaten Malinau
14. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
15. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
16. Pemerintah Kota Bontang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *