Jampidum Setujui 7 Permohonan Restoratif Justice

  • Bagikan

Jampidum Setujui 7 Permohonan Restoratif Justice


Jakarta, porosnusantara.co.id – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana lakukan ekspose & menyetujui 7 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), Jum’at (14/1/22).

Berdasarkan siaran pers dari Pusat Penerangan Hukum Kejagung, 7 perkara tersebut berasal dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) diantaranya adalah Kejari Aceh Utara, Gowa, Luwu, Sungai Penuh, Bireun, Bone dan Makasar.

Adapun alasan Jampidum, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun
dan telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian  perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan  mengacu  pada Perja No.15 Tahun 2020.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa.

Sebab, definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain  yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir , cepat sederhana dan biaya ringan


Report, Carim

BACA JUGA  Warga Thionghoa Melakukan Sembahyang Kubur Cengbeng
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *