Setelah Pammana, Giliran Anggota BPD Tiga Desa yang Dilantik Bupati Wajo.

Porosnusantara.co.id,- WAJO | Sul-Sel. Bupati Wajo Amran Mahmud memanfaatkan hari libur untuk melanjutkan pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibeberapa kecamatan, Minggu (19/9/21).

Setelah sehari sebelumnya melantik Anggota BPD di dua desa di Kecamatan Pammana, kini giliran tiga anggota BPD terpilih di tiga desa yang diambil sumpahnya. Masing-masing, BPD Desa Lawesso, Kecamatan Penrang di pagi hari. Lalu anggota BPD Inalipue, dan Desa Tonralipue, Kecamatan Tanasitolo.

BACA JUGA  Kementan Bertekad Wujudkan Sektor Pertanian Berdaya Saing

Dalam pelantikan yang digelar secara terpisah itu, Amran Mahmud mengingatkan kepada Anggota BPD mengenai fungsi dan tanggungjawabnya. Mengingat, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan aparaturnya, “ujar Bupati.

BACA JUGA  “JAGO” Solusi Terbaik Dalam Satu Aplikasi

Amran berharap, anggota BPD mampu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peran serta fungsinya. Apalagi tuntutan dan harapan masyarakat desa sangat tinggi untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

“Sebagai unsur pemerintahan desa, BPD dan Kepala Desa merupakan mitra. Untuk itu BPD dan Kepala Desa harus dapat membangun komunikasi yang harmonis, sekaligus bersinergi dengan tetap terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan kemasyarakatan di desa,” imbaunya.

BACA JUGA  Making Indonesia 4.0 Jembatan Menuju Visi 2045

Selain itu, Amran Mahmud juga meminta Anggota BPD bersama sejumlah pihak untuk membantu pemerintah desa membangun desanya. Apalagi, kata Amran, seiring dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang desa, dimana desa saat ini tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *