oleh

WACANA BPKRI PERWAKILAN SULSEL TERTIBKAN KEMITRANN PEMDA & PERS “ MOI DPC KAB. WAJO AKAN DATANGI BPK RI DI MAKASSAR “

WAJO SULSEL,PorosNusantara| Berhembus nyawacana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Perwakilan Sulawesi Selatan akan memberlakukan penertiban , bahwa nanti Media bias berlangganan Pemerintah Daerah ( PEMDA ) bilamana terdaftar di Dewan PERS, yakni tervirifikasi Administrasi dan tervirifikasi Faktual.

Kedua Humas Pemerintah daerah ( PEMDA ) Kab. Wajo Baik Humas Dinas Infokom maupun Humas DPRD Kab. Wajo mengaku sudah menerima kisi – kisi dari BPK untuk dijawab, dan menghawatirkan akan memutus Kontrak Baik Langganan Cetak maupun Kontrak Online, setelah diberlakukan sesuai Wacana BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, yaitu tadi nanti bias berlangganan Koran dan Kontrak Online bilamana Media tersebut terdaftar di Dewan PERS, yakni tervirifikasi Administrasi dan tervirifikasi Faktual
Ketua Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia ( MOI ) DPC Kab. Wajo Muh.Marsose angkat Bicara, bilamana BPK RI Perwakilan Sulsel memberlakukan bahwa nanti bisa Media bemitra dengan Pemerintah daerah ( PEMDA ) bilamana Media tersebut terdaftar di Dewan PERS dan tervirifikasi administras dan tervirifikasi Faktual, kami dari MOI DPC Kab. Wajo akan datangi Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel di Makassar, sudahada 14 Perusahan Media akan bergabung untuk melakukan Aksi Damai di Kantor BPK RI di Makassar, dan tidak menutut kemungkinan melakukan aspirasi di DPRD Provinsi sulsel
Lanjut Muh. Marsose, saya sangat mendukung dan mendorong BPK RI Perwakilan Sulsel melakukan pemeriksaan di Humas Pemda maupun Humas DPRD Kab. Wajo terkait pemeriksaan anggaran dana Media karena tidak menutup kemungkinan ada Media yang di istemewakan Plafon anggarannya setiap tahun, karena di Kab. Wajo ada tiga kategori media , ada Media Besar, ada Kategori Media Menengah dana dan kategori Media Kecil, dan sekarang Media kelas menengah dan kelas kecil yang resah ( Merasa dikebiri haknya ) selama puluhan tahun bermitra PEMDA Wajo lantas sepertinya BPK RI Perwakilan Sulsel akan memutus Kemitraan kami dengan PEMDA Wajo, yaitu tadi berhembusnya wacana BPK RI Pewakilan Sulsel memberlakukan harus terdaftar di Dewan PERS
Seharusnya BPK RI Perwakilan Sulsel mengacu pada UU No. 40 tahun 1999 tentang PERS bukan mengacu Pada aturan Dewan PERS, masa organisasi mau mengatur semua rakyat Indonesia, organisasi itu hanya mengatur anggotanya seperti contoh MOI DPC kab. Wajo hanya bias mengatur Perusahaan Media dan wartawan yang bergabung di wadah MOI tidak mungkin mengatur organisasi PERS yang lain, Argumentasinya seperti ini Indonesia adalah Negara Hukum, jadi BPK RI Perwakilan Sulsel untuk memberlakukan aturan Dewan PERS manadasar Hukumnya.

BACA JUGA  Satpol PP kota depok akan tindak tegas pusat perbelanjaan yang masih buka.

Perlu dipahami bahwa Dewan PERS itu hanya menyarankan kepada Perusahan Media untuk mendaftarkan Medianya, tapi bukan mewajibkan, cumin kelebihannya kalau Media terdaftar di Dewan PERS, bilamana bermasalah maka Dewan PERS yang membekUp, namanya anggota tentu harus dibantu.‘ Tegas Muh. MarsoseKetua DPC LAKI Kab. Wajo ( Editor Lia MOI )

BACA JUGA  Meminimalisasi Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Kaji Ulang Undang-Undang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini