oleh

Pandangan Mantan Pendiri Dan Deklarator PD Tentang KLB

Jakarta, porosnusantara.co.id | SBY menempatkan anaknya yang tidak berpengalaman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum sehingga menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan di Partai Demokrat.

Kepemimpinan AHY yang rapuh, sewenang-wenang, dan menjaga jarak dengan para kader terutama pengurus daerah dan cabang, menyebabkan penyumbatan aspirasi dan kebuntuan komunikasi, sehingga kader-kader di daerah menginginkan Kongres Luar Biasa (KLB) segara dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan itulah mengapa hal tersebut terjadi.

Dalam wawancara singkat usai konfèrensi pers dengan mantan Pendiri sekaligus deklarator Partai Demokrat, Max Sopacua kepada awak media ia menceritakan bahwa teringat pada tahun 2019 ia pernah menyelenggarakan Konferensi Pers dengan tema Gerakan Menyelamatkan Partai Demokrat.
Ia di buli habis habisan oleh Andi Arif dengan mengeluarkan statemen menuduh dirinya ingin menjual partai ini kepada Pak Gatot Nurmayanto pada saat itu, dan itu hanyalah khayalan dan halusinasi andi arif saja, bahkan hal itu tidak terbukti ” tutur Max.

BACA JUGA  Presiden Jokowi Buka Perayaan Imlek Nasional 2020 di Tangerang

Begitupun dengan tuduhannya sekarang bahwa pak Moeldoko ikut ikutan untuk menguasai partai ini, hal itupun tidak terbukti, bahkan kader kader partailah yang datang ke pak moeldoko untuk memohon kiranya ada tindakan penyelamatan kepada partai ini, karena keadaan sudah semakin buruk.

Ditanya soal apakah ada indikasi turut campurnya pihak istana dalam hal ini, max menegaskan bahwa ini adalah urusan kami dengan pak moeldoko dan tidak membawa bawa pihak istana. Walaupun pak moeldoko sendiri punya hubungan langsung dengan pihak istana, dalam hal ini sebagai bawahan pak presiden.

BACA JUGA  THM, Perjudian dan Peredaran Miras Marak Menjamur di Nabire, LSM WGAB Angkat Bicara.

Untuk itu sekali lagi kami tegaskan kami tidak pernah ada urusan dengan presiden, kami tidak ada urusan dengan istana, kami pun tidak ada urusan dengan pihak ksp dllnya. Kami hanya berurusan dengan pak moeldoko.

” Jadi saya pikir tidak ada masalah selama ini membentuk sebuah kekompakan yang abadi buat menyelamatkan partai ini, siapapun boleh, ” ucapnya.

Mengenai adanya info mengenai adanya pernyataan dari presiden sebagai pemerintah tentang hal ini max mengatakan bahwa hal itu adalah urusannya pak jokowi dan kami tidak turut campur. Dan untuk hal ini kami sudah mendaftar sesuai prosedur dan disiapkan semuanya dan sekali lagi ini tidak ada urusan dengan pak jokowi dan ini adalah hal yang terpisah, karena ini adalah urusan ke Kemenhumkam, jadi rombongan ini ke dirjen AHU selanjutnya akan di laporkan ke Menteri, ” tuturnya.

BACA JUGA  Menparekraf Tinjau Serbuan Vaksinasi Gelaran Korem 061/SK Bekerja Sama Dengan PT. Eigerindo

Mengenai pandangannya terkait ADRT 2020 yang di daftarkan ke Pak Mahfud MD, max menjelaskan bahwa itu adalah ADRT yang di daftatkan oleh mereka. Dan dari pihak kami belum mendaftar dan kami berpikir pemerintah memegang ADRT hanya satu satunya itu. Kami akan membawa ADRT versi yajg memang untuk perbandingan bahwa ADRT yang ada sudah di manipulasi mulai dari mukadimah hingga pasal pasal untuk kepentingan satu keluarga, “pungkasnya.

(Spd*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini