oleh

DPC MOI Kabupaten Wajo Audies di Kajari Wajo.

Porosnusantara.co.id Wajo Sulsel –Setelah dilantik dan dikukuhkan oleh DPP di Hotel Arthama Makassar awal bulan ini Dewan Pimpinan Cabang Media Online Indonesia

( DPC-MOI ) Kabupaten Wajo melakukan Audies dengan Kepala Kejaksaan Negeri
Wajo (Kajari ) Wajo di Sengkang Kabupaten Wajo Kamis, 24 September 2020.

Diterima di ruang kerja Kajari Wajo,pukul 14.00 wita.Pengurus DPC MOI Kabupaten Wajo disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Emank Sulaeman didampingi oleh Kasi Intel Kejari bersama Staf Kasi Pidumb dan Pidsus.Sementara Personil DPC MÔI,hadir Ketua DPC MOI Marsose, Wakil Ketua Drs.Arief Rahman, Wakil Sekretaris Andi Mappajerru, Bendahara Dahlia, Wakil Bendahara Drs.A.Hardina Indra, Bidang.


Pembinaan dan Organisasi Sainuddin Abdullah.S,lp, dan Isbaharuddin Bidang Ekonomi Kreatif.

Drs.Arief Rahman saat membuka acara Audies mengatakan, bahwa kedatangan kami di Kejaksaan Negeri Wajo ini adalah menyampaikan
keberadaan Media Online Indonesia ( MOI ) di Kabupaten Wajo setelah dilantik dan dikukuhkan oleh
Ketua Umum DPP MOI di Makassar baru-baru ini.

Sementara Ketua DPC MOI Kabupaten Wajo Marsose menyampaikan kepada Kajari Wajo bahwa Audies kami di Kejaksaan Negeri Wajo ini adalah menyampaikan keberadaan MOI di Kabupaten Wajo sekaligus memperkenalkan Personil Pengurus DPC MOI Kabupaten Wajo.

” Bahwa MOI adalah Perkumpulan Media Online Indonesia yang disingkat MOI,Tagline MOI adalah Profesional, Kritis, dan Konstruktif,”jelas Marsose 24/9/2020.

Kemudian tujuan MOI audies di Kejaksaan Negeri Wajo ini, DPC MOI Kab. Wajo berkeingin membangunan kemitraan dengan Kejaksaan Negeri Wajo dengan membangun kemitraan yang
harmonis bukan kemitraan yang setengah tengah,tambahnya.

Lanjut Marsose disamping saya Ketua DPC MOI Kabupaten Wajo saya juga Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI ) Kabupaten Wajo.

“Ada satu laporan saya yaitu Penggunaan Dana Desa di Desa PallimaE Kecamatan Sabbangparu,Kabupaten Wajo dan saya Lampirkan Foto-foto temuan kami yang saya anggap perlu di lidik kepada Kajari Wajo,”jelas Marsose.

Lebih lanjut Marsose menjelaskan karena kami temukan adanya jalanan dengan talud volume perkerasan jalan tani ada pohon kelapa diatas jalanan belum ditebang yang dibiayai dana desa, kedua ada terpasang Prasasti Tahun 2020,sedangkan pekerjaannya belum rampung seratus persen saya kira prasasti dipasang setelah selesai presmian pekerjaan tersebut. Itulah kedua contoh kecil penyalagunaan wewenang kepala Desa PallimaE,” terang Marsose.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Ishak Sulaeman, mengatakan terima kasih atas kenjungan Pengurus DPC MOI Kabupate Wajo di Kantor Kejaksaan ini.Dan mempertayakan legalitas MOI.

“Saya bertanya apakah MOI sudah semua Kabupaten/ kota di Sulawwesi Selatan dan legilitas MOI apakah pendirian sendiri atau turunan dari Pusat dan apakah sudah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Wajo,”tutur Ishak Sulaeman.

Karena Organisasi atau Lembaga harus memiliki legalitas, karena saya melihat LSM di Wajo hanya secara Umum artinya tidak terfokus pada tupoksi.

“Saya melihat, misalnya ada kegiatan atau kasus dinas Pendidikan semua kesitu,bagusnya nanti kinerja personil MOI,kalau personilnya terbagi ada di Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan ada di Dinas PU,intinya semua dinas dimasuki,kalau perlu tau TPAD ( Tim Penyelenggara Anggaran Daerah ),”harap Kajari Wajo.

Kemudian mengenai laporan DPC LAKI temuannya tentu kita melibatkan APIP ( Aparat Pengawas Internal Pemerintah) guna melakukan pemeriksaan, saya juga sarangkan bahwa laporan yang dimasukan agar memiliki dokumen pendukung, karena biasa ada orang melaporkan kasus hanya bercerita, atau surat selembar saja betul ada narasinya tapi tidak didukung dukumen pembuktian, inilah biasa lama ditangani pihak APH ( Aparat Penegak Hukum ) tandasnya.

(@poroswajo*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini