oleh

Badan Urusan Logistik (Bulog) di Duga tak jalankan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang pangan.

Porosnusantara.co.id, kendari – Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Tenggara (Sultra), di diduga merugikan para pekerja Bulog dan upah yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang pangan.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik ditinjau dari segi keadaan ekonomi, Sumber daya alamnya maupun kebijakan pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat secara layak.

Seperti halnya Badan Urusan Logistik yang ada di Sulawesi Tenggara, kebutuhan hidup masyarakat sebahgian bergantung pada suplai pangan yang cukup. Sehingga menjadi prioritas pemerintah demi keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri sesuai dengan amanat undang-undang dasar untuk mengatur masyarakat bisa teratasi dengan baik.

Ketua Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara
“RISMAN ” mengatakan bahwa badan urusan logistik Bulog ternyata masih banyak dugaan pelanggaran yang coba dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kami aliansi pelajar menguaran hal ini demi kepentingan masyarakat (Sultra). Ucapnya”

Kami menilai aktivitas dalamnya instansi tersebut sudah tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum. berdasarkan penemuan kami di lapangan menyebutkan bahwa pihak Bulog diduga tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar.

“Dalam pengawasan tentang pengawasan terhadap kesehatan pangan stabilisasi harga (KPSH) sehingga Ada dugaan konspirasi dilakukan oleh pihak Bulog dengan pihak perusahaan besar sehingga beras masih dalam pembuatan di tengah laut diduga sudah bayar duluan sama pemilik modal. kata Ketua Ap2 Sultra ini saat menyampaikan orasinya di depan jln MTQ Kantor Badan Urusan Logistik Selasa 22 September.

Di kesempatan yang sama Pembina Ap2 Sultra juga menyampaikan orasinya iapun mengatakan bahwa untuk itu kami hari ini bersama-sama Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (Lembaga P2 Sultra)”

Untuk itu kami menyatakan sikap 1. kepada Badan Urusan Logistik buntuk segera mundur dari jabatannya. 2. kepala kepala Bulog Sulawesi Tenggara untuk memberikan jaminan upah bagi para pekerja buruh yang dipekerjakan di gudang Bulog dan jasa kepada bulog memberikan jaminan keselamatan para pekerja buruh yang dipekerjakan di gudang Bulog berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang pangan. .”Tegasnya” Pembina Ap2 Sultra ini.

(Kahar*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini