oleh

Kasus Dugaan Korupsi Kades Cinnongtabi Penanganannya di Duga Mandet,Kapolres Wajo dan DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Wajo Angkat Bicara.

Porosnusatara.co.id Wajo Sulsel — Penanganan kasus dugaan korupsi Desa Cinnongtabi Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan di tangan Polres Unit Tipikor Kabupaten Wajo beredar issu dimedia online di duga mandet.

Terkait berita tersebut juga di sebutkan kalau penanganan kasus korupsi ini di duga Aparat Penegak Hukum Polres Wajo masuk angin.

Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam saat di konfirmasi terkait hal itu, menyampaikan bahwa pihaknya Insya Allah tidak ada yang masuk angin, karena proses ini masih berjalan di tangan  Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah ( APIP ) dan kami masih menunggu balasan surat jawaban dari APIP,sebagaimana prosedur yang ada.

Lanjut Kapolres Muhammad Islam menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi Kades Cinnongtabi tetap berjalan hanya saja di anggap lambat karena memang sementara masih dalam proses semua.

” Prosesnya kami tetap mengacu pada aturan yang berlaku, menunggu surat jawaban dari pihak APIP baru melangkah lagi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dari APIP itu sendiri,” jelas AKBP Muhammad Islam ,Kamis 17/9/2020

Selain itu proses gelar perkaranya sementara berproses juga dan pihak APH dan APIP juga secara bersama sama nanti akan turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan, sehingga teman teman tidak perlu kwatir kalau masalah adanya isu beredar APH masuk angin, Insya Allah hal itu tidak akan terjadi,” tandasnya.

Sementara secara terpisah Ketua DPC LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia)Kabupaten Wajo angka bicara dan mendukung langkah Polres Wajo menangani dan menanggapi terhadap adanya dugaan laporan korupsi masyarakat maupun pengiat anti korupsi terhadap Desa Cinongtabi,namun pihak Polres Wajo perlu berhati hati melakukan penyeledikan kareana jangan sampai laporan tersebut ada unsur tendesi pribadi maupun tendesi politik.

“Kami melihat dan cermati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Sulsel,disitu jelas rekomendasi ispektorat ada Rp 23 juta lebih anggaran dana desa yang tidak di gunakan.Dalam pemerisaan BPK pada bulan Juli 2020 dan hanya berselan sepuluh (10) hari setelah pemeriksaan Desa Cinongtabi, Andi Tune selaku kepala desa telah menyelesaikan rekomendasi tersebut,”jelas Muh Marsose Ketua DPC LAKI Wajo, kepada media ini melalui selulernya.

(@poros-wajo/liA_*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini