oleh

Pengurus Parade Nusantara Sulsel bersama Sejumlah Kades Mengawal Proses Uji Materi UU Corona yang akan Menghapus Dana Desa di MK

Porosnusantara.co.id Pengurus Parade Nusantara Sulawesi Selatan bersama puluhan kepala desa dan perangkat desa dari Sulawesi Selatan bergabung bersama kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Mahkamah Konstitusi, Selasa 7/7/2020 kemarin.

Kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review undang – undang corona di Mahkamah Konstitusi yang diajukan sejumlah kepala desa.

Gabungan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta mengawal jalannya sidang perdanan judicial review undang – undang corona yang akan menghapus dana desa.

Pengurus Parade Nusantara Sulawesi Selatan Hasan Basri, menyatakan, berharap hakim MK memberi perhatian khusus terhadap sidang tersebut. Sebab, gugatan itu menyangkut nasib dana desa yang diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU Desa.

BACA JUGA  Berhasil Cetak Gol Di Debut Perdananya, Reinaldo Dipuji Pelatih

“Karena dengan kehadiran teman teman kades walau hanya perwakilan saja masing masing kabupaten, itu akan membuktikan bahwa gerakan ini bukan gerakan asal asalan, gerakan juang yang disebabkan karena terlukanya perasaan para kades atas penghapusan pasal 72 ayat 2 itu dalam uu desa no 6 tahun 2014,”jelas mantan kades Tellesang Kecamatan Pitumpanua Wajo,(9/7/2020)


” Kades mengajukan permohonan uji materi atas UU nomor 2/2020 tentang penetapan PERPPU 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan,” tambahnya

Sementara dalam sidang perdana ini, Hakim Ketua MK, Wahiddudim Adam membrikan masukan agar materi gugatan dilakukan pembenahan.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Bekasi, Dr.Tri Adhianto Tjahyono Buka Seminar K3 Nasional dan Pernyataan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional

Ada dua pemohon yang mengajukan judisial review, yakni Triono, Kades Grudo, Ngawi dan Suyanto, Kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan kades yang tergabung dalam Parade Nusantara.

Secara terpisah ketua Parade Nusantara Kabupaten Wajo Ambo Asse SE menjelaskan, dalam sidang gugatan pertama ini masih terbatas kepala desa dari Sulawesi Selatan yang bergabung,isyah Allah pada sidang kedua di MK Minggu depan ratusan masing-masing desa setiap kabupaten akan mengirim utusannya untuk datang langsung mendegar pemaparan dan padangan dari menteri keuangan dan menteri desa.

“Minggu depan kita akan berangkat lagi ke Jakarta mengawal dan mendengarkan pemaparan dari pemerintah,dalam hal ini menteri keuangan dan menteri Desa.Sejumlah kades setiap kabupaten akan bergabung ke MK ,”ucap kades Tangkoro kabupaten Wajo saat ditemui media ini.

BACA JUGA  PARTAI GOLKAR DUKUNG ALIS JILID 2, PENYERAHAN SK DUKUNGAN DIKANTOR DPD GOLKAR SAWAHLUNTO

UU corona itu digugat karena dinilai merugikan masyarakat desa. Khususnya pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi Pada saat PERPPU ini mulai berlaku maka pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU nomor 6/2014 tentang desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran covid-19 dan, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

(@poros*)
 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini