oleh

Penahanan Tersangka Plt Kadis Kominfo Sultra Ditangguhkan

Porosnusantara.co.id.Kendari – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melimpahkan berkas perkara kasus tindak pidana korupsi dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari dengan tersangka S.

Status tersangkanya di terbitkan Kejati Sultra, sejak 10 Maret 2020. Kejati juga mengamankan barang bukti dan dinyatakan berkas perkara kasus tersebut lengkap (P21).

“Kejati langsung limpahkan berkasnya ke Kejari Kendari untuk P21,” papar Kasi Intel Kejari Kendari, Ari Siregar, (3/7/2020).

S merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Sulawesi Tenggara.(Sultra)

Swlain berkas S, Kejati Sultra juga menyerahkan berkas TT, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diduga masuk dalam dugaan kasus korupsi dana SPPD fiktif anggaran perubahan tahun 2019.

BACA JUGA  Peduli Korban Banjir, Bhayangkari Jakbar Berikan Bansos kepada Korban di Cengkareng

“Kasusnya terkait penyalagunaan dana Pokir, karena ini yang lidik dari kejati jadi diskrimnya ke Kejari Kendari, disidangkan secara terbuka untuk umum di pengadilan tipikor,” ungkapnya.

Namun, dari dua penetapan status tersangka ini, TT dikabarkan telah meninggal dunia karena sakit.

“Tersangka TT, tadi subuh meninggal dunia karena penyakit. Jadi yang ditahap dua kan cuman S, kebetulan didampingi oleh penasehat hukumnya sementara di periksa oleh jaksa penyidik,” jelas Kasi Intel Kejari Kendari, Ari Siregar.

Sementara itu, penetapan tersangka kasus SPPD Fiktif Diskominfo Sultra tidak dilakukan penahanan, dan pihak Kejaksaan Negeri Kendari masih mengamini kasus yang membelit S dengan dalil praduga tak bersalah serta pihaknya masih koperatif.

BACA JUGA  Seluruh Pejabat Pemkot Bekasi Ikuti Latihan PBB dari TNI

“Dia didampingi penasehat hukumnya, tersangka ini kan juga dilindungi, jadi jika dia mau mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan,” katanya.

Menurut Ari Siregar, adanya penahanan tergantung dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), jadi ada batas waktu penuntut umum 20 hari melimpahkan sesuai dengan undang-undang penanganan perkara ke pengadilan.

“Jadi biar bagaimanapun hak-haknya dipenuhi dulu, kalau dia mau mengajukan permohonan penangguhan tidak di tahan. Yah, nanti diajukan dulu bagaimana keputusan ada di pimpinan,” jelasnya.

Penanganan perkara SPPD Fiktif Diskominfo Sultra, pihak Kejati Sultra telah mengamankan beberapa dokumen barang bukti dan sejumlah uang.

BACA JUGA  Forkompimda Kab. Wajo Monitor Dan Evaluasi Optimasi Lahan Rawa Dukung Program Serasi

“Kasus SPPD fiktif ini mengalami Kerugian negara sekitar Rp 40 juta sampai Rp50 juta, pasal yang disangkakan yakni Pasal 11 dan Pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 99 dengan ancaman 5 tahun penjara,” pungkas Kasi Intel.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sultra telah memeriksa 40 saksi dan menetapkan 2 tersangka S dan TT dalam kasus dugaan tipikor SPPD fiktif.

(Edi*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini