Porosnusantara.co.id Wajo Sulsel – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Wajo, telah menggelar Rapat Kerja ( Raker ) Internal dengan Mitra Kerjanya, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, membahas laporan pertanggung jawaban Realisasi Pencapaian Tahun Anggaran 2019,Senin 29 Juni 2020.
Rapat Kerja Internal Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo dipimpin lansung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Wajo Mustarin SE dari fraksi PKB.
Mustarin SE mengatakan,Rapat Kerja internal ini bersama dengan Mitra Kerja Komisi IV untuk membahas Laporan Pertanggung jawaban realisasi Pencapaaian Tahun anggaran 2019.
Pantauan porosnusantara,jadwal kegiatan tersebut molor sekiranya undangan pukul 10.00 Wita pagi akan tetapi rapat baru dibuka pada pukul 11.10Wita dikarenakan sejumlah Dinas terlambat datang.
Wakil Ketua Komisi IV Mustarin,SE selaku pimpinan sidang sempat menyampaikan rasa kecewa melihat kehadiran Mitra Kerja.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapat gilirang pertama diberi kesempatan melaporkan realisasi pencapaiann tahun anggaran 2019.
Akan tetapi Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Faisal hanya menyampaikan Program anggaran Tahun 2020, membuat H. Anwar. MD menghentikan pembicaraan Plt Kadis Pendidikan .
“Yang akan dibahas rapat kerja hari ini adalah realisasi pencapaian tahun anggaran 2019 bukan Program kerja untuk tahun anggaran 2020,”ucap H.Anwar.M.D Anggota Komisi IV DPRD
Karena Komisi IV memaklumi
orang baru selaku Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan . Sehingga Drs. H.Mohammad Ridwan Angka M.Pd, angkat bicara dan menjelaskan UU.23 Tahun 2014.
”Mengacu pada UU. No.23 Tahun 2014 kewenangan anggota DPR meminta pertanggung jawaban Mitra Kerjanya untuk mepertanyakan sampai sejauh mana realisasi pencapaian anggaran yang diterima dan realisasi penggunannya,”jelas Anggota Komisi IV DPRD Wajo dari Fraksi Golkar.
Lanjut Ridwan Angka,bertanya kepada Dinas Pendidikan apakah mau lanjut memberikaan laporan atau ditunda untuk membawah data – data yang berkaitan dengan laporan pertanggung jawabaan Tahun Anggaran 2019.
Dinas Pendidikan minta dilanjut,dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan menyampaikan realisasi pencapaian tahun 2019.
Kabid pun menjelaskan bahwa ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yakni Kegiatan Fisik dan Non Fisik, bahwa DAK Tahun 2019 berjalan dengan baik 100 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 100 persen, mengenai yang melalui lelang ada dua paket tidak terealisasi,jelasnya.
Namun karena laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih dianggap belum maksimal maka Komisi IV minta ditunda sementara akan dilanjutkan pada sore hari itu juga.
Sementara mitra kerja Komisi IV DPRD Wajo dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Plt Drs. H. Syahran memaparkan, untuk Dinas Sosial belanja lansung dan tidak lansung 4 Milyar lebih dan terealisasi juga 4 Milyar lebih sehingga realisasi Pencapaian tahun anggaran 2019 mencapai 94,28 persen
“Adapun kegiatan yakni sarana infrastruktur, Program Pemberdayaan dan Dana Pemutahiran Data BPKS Rp.300 juta realisasi Rp. 293 juta, sedangkan data DTRKS berjumlah 50,156 hanya terverifikasi 20.000 sehingga masih ada 30.156 belum terverifikasi,”jelas Syahran yang juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
Lanjut H.Syahran menjelaskan secara detail penerimaan bantuan di Kabupaten Wajo, antara lain Penerima Keluarga Harapan (PKH ) jumlah = 11.864 KK, Bantuan Lansung Tunai (BLT) jumlah = 19.149 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) jumlah = 30.406 KK, sementara Sembako ada 1.782 Paket dan masih ditunggu dari Gubernur 3.000 paket,jelasnya.
Sementara pemaparnya Syahran yang juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
“Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi realisasi Pencapaian Tahun anggaran 2019, Jumlah anggaran 6 Milyar lebih realisasi 5 Milyar lebih dan Persentase pencapaian 97,95 persen,”ungkapnya.
Lain halnya Mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan H.Mahmud.S,Pd.M.Pd selaku Staf Dinas Sosial, Pemberdaayaan Perempuan dan KB menjelaskan,karena di Kabupaten Wajo sejumlah penggabungan dinas yang sebelumnya Dinas Sosial berdiri sendiri, juga Dinas Pemberdayaan Perempuan berdiri sendiri, dan Dinas Keluarga Berencana ( KB ) juga berdiri sendiri sekarang digabung tiga Dinas dirampingkan menjadi satu dinas, melaporkan bahwa realisasi Pencapaian Dinas Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2019 jumlah anggaran Rp. 2.8 Milyar lebih realisasi Rp. 2,6 Milyar lebih sehingga persentase pencapaian 97,5 persen.
“Dengan rincian belanja Pegawai Rp, 2,4 Milyar lebih, belanja barang dan jasa Rp. 500 juta lebih, honor Non PNS Rp. 50 juta lebih,”tutupya.
(Humas DPRD Wajo*)
