oleh

OPPINI: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Pertanian

Porosnusantara.co.id – Desa merupakan wilayah pemerintahan yang dinahkodai oleh kepala desa dengan agak letak juah dari perkotaan. Dari aspek sosial masyarakatnya masih menghidupkan gotong royong disaat menyelesaikan suatu kegiatan.

Sedangkan pada aspek budaya masyarakat desa masih memegang teguh adat istiadat baik kalangan orang tua, dewasa, anak remaja maupun anak-anak. dibandingka dengan kehidupan di kota ada kesenjangan disini.

Penduduk desa banyak melakukan kegiatan pada sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Hal ini dilakukan karena tidak adanya lapangan kerja yang ada di desa lalu didukung dengan lahan yang luas dan banyaknya lahan tidak di pakai.

Tetapi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, masyarakat desa semakin berkurang yang melakoni sektor pertanian apalagi kalangan milenial. Padahal menjadi petani merupakan pahlawan pangan di bangsa ini.

BACA JUGA  Gubernur Frans Akui NTT Akrab dengan Bencana

Kesadaran bertani harus di tingkatkan bahkan pemerintah harus terlibat dalam hal ini karena mengingat permintaan pangan kita semakin besar sementara petaninya sedikit. Ini yang tidak relevan.

Dengan terlibatnya pemerintah dalam hal ini pemerintah desa akan membakar semangat kalangan milenial untuk bertani.

Pemerintah desa harus memasukan dalam skala prioritas sektor pertanian dalam menyusun rencana pembangunan di desa. Dengan memberdayakan masyarakat pada sektor pertanian akan mengurangi angka kemiskinan dan terbukanya lapangan kerja.

Menurunnya angka petani yang ada di desa di pengaruhi beberapa faktor 1kurangnya modal, 2.pemahaman yang kurang, 3.pemasaran hasil pertanian. Melihat kondisi ini harusnya pemerintah mampu memecahkan problematika yang dialami petani.

Untuk modal melalui dana desa apalagi semakin tahun anggaran dana desa semakin bertambah. Pemerintah dalam APBN 2018 menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2019 sebesar 70 triliun.

BACA JUGA  Kementan Gelar Pangan Murah Ramadhan dan Idul Fitri 2019

Dana desa sudah bergulir selama 5 tahun mulai dari tahun 2015. Ditengah gelontoran dana desa ternyata tingkat kesejateraan petani belum terdongkrak.

Memang dengan adanya dana desa cukup menyerap tenaga kerja terutama kalangan muda berwirausaha, mengembangkan wisata dan perbaikan sarana dan prasarana desa tetapi dana desa ini seakan semakin menjauhkan pemuda dengan pertanian.

Ini masalah serius yang harus segera ditangani. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani tentunya akan berimplikasi terhadap banyak hal salah satunya krisis regenerasi petani.

Padahal, beberapa tahun kedepan indonesian akan mengalami bonus demografi. Pemuda tidak tertarik dengan pertanian yang pekerjaannya kotor dan pendapatan yang diterimah masih kurang dan tidak pasti.

Bahkan petani sendiri tidak rela anaknya meneruskan usahanya. Kalau ini terjadi maka akan mengancam ketahanan pangan nasional.

BACA JUGA  Bersama Bupati Kolaka, Danrem 143/HO Tanam Jagung dan Tinjau Lokasi TMMD di Kabupaten Kolaka

Ketahanan pangan bisa semakin terancam karena program-program yang sudah dilakukan terkesan instan yang hanya memikirkan kebutuhan jangka pendek tanpa ada upaya memperbaiki kesejahteraan petani dipedesaan.

Dana desa harus mampu mengaplikasi kebutuhan petani yang membutuhkan modal, pelatihan dan pendampingan hingga menjual hasil pertaniannya. Pemerintah desa harus memahami hal ini kalau ingin kesejahteraan petani meningkat.

Dengan menggerkkan pemuda desa dalam pengelolaan pertanian dan pemasaran hasil pertanian bisa menjadi sinergi yang mampu memperkokoh pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

(La Ufi*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini