oleh

Pemkot Depok , Usulkan PSBB Proporsional Ke Gubernur Jabar

Poros Nusantara. Depok – Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok, melalui Pemerintah Kota Depok melakukan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melalui Video Conference yang diikuti oleh Wali Kota Depok, Ketua DPRD Kota Depok, Kapolres Depok, Dandim Depok, Ketua.

Pengadilan Negeri Kota Depok dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, FORKOPIMDA, akhirnya menyepakati untuk mengusulkan PSBB Proporsional kepada Gubernur Jawa Barat selama 14
(empat belas) hari, dari tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 19 Juni 2020.

BACA JUGA  Merauke Bersatu Lawan Corona, Satgas Pamtas RI- PNG semprotkan Ribuan Liter Desinfektan di PLBN Sota

Usulan tersebut dimuat dalam Surat Walikota Depok Nomor 443/273-Huk/GT Tanggal 3 Juni 2020 tentang Pengajuan.

Permohonan Perpanjangan PSBB Proporsional di Wilayah Kota Depok.
Dalam PSBB Proporsional diberlakukan protokol sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan.

Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dimana Kota Depok ditetapkan pada level kewaspadaan 3 (kuning).

Beberapa aktifitas sosial akan mulai dibuka dengan pengaturan dan protokol yang ketat,
diantaranya untuk ibadah di rumah ibadah, aktifitas di pusat-pusat ekonomi, dan lain-lain.

BACA JUGA  Menkeu Tantang Anak Muda Tumbuhkan 1000 Startup

Aktifitas lainnya seperti alun-alun, bioskop, dan beberapa lainnya masih ditutup, demikian pula Sekolah masih dilaksanakan dengan sistem Pembelajaran Jarak

Secara lengkap Peraturan
Walikota Depok tentang PSBB Secara Proporsional sebagai persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB) akan segera disampaikan kepada publik.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris selaku Ketua Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok Mengatakan, “PSBB Proporsional bukan berarti kita dapat melakukan aktifitas secara bebas sehingga euporia, akan tetapi kita harus tetap melaksanakan protokol dengan konsisten dan penuh kedisiplinan, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus di kemudian hari,” pungkas Mohammad Idris.

BACA JUGA  Wapres Pimpin Rapat KPRBN Bahas Percepatan Birokrasi

( Wahyu g* )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini