Naikkan luran BPJS Kesehatan, Pemerintah Akali Putusan MA

  • Bagikan

Direktur Eksekutif Jamkeswatch – KSPI Iswan Abdullah menyesalkan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Oleh karenanya, Jamkeswatch bersama KSPI akan mengajak seluruh elemen masyarakat, baik Buruh, Mahasiswa dan rakyat akan bersatu melakukan perlawanan dengan kembali menggugat ke Mahkamah Agung dan menggelar aksi besar untuk membatalkan perpres 64/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko widodo.

Iswan berharap DPR RI sebagai wakil rakyat dapat bersama mendorong pemerintah untuk menjalankan putusan MA Yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kasihan rakyat yang saat in! hldup dengan segala kesulitan yang dialami dan jangan menambah beban rakyat
dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Iswan menilai, pemerintah tidak memiliki empati kepada rakyat dengan menaikkan luran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia.

Iswan memandang, pemerlntah sengaja mengeluarkan Perpres 64 Tahun 2020 untuk mengaku putusan MA. yang seharusnya putusan MA dijalankan oleh Pemerlntah seutuhnya, bukan dengan cara mengeluarkan perpres baru untuk menggugurkan keputusan MA.

“Pemerintah Juga kehilangan nalar, dimana rakyat sedang mengalami kesulitan malah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Blsa dipastikan banyak rakyat yang tidak sanggup untuk membayar luran tersebut, ” ucapnya Lebih lanjut, Iswan merasa khawatir, dengan banyaknya rakyat yang tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layananan kesehatan menjadi terhambat.

Pasalnya, dalamĀ  pemerintah menaikkan kembali luran BPJS Kesehatan yang sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membataIkan perpres terkait kenaikan luran BPJS.

“Pemerintah tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75/2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, rakyat berharap agar putusan MA Itu dapat dilaksanakanĀ  dan Iuran tidak jadi dinaikan, “kata Iswan Abdulah yang juga Wakil Presiden Kspi.

“Saya menduga pemerintah akan abal dan melawan Putusan MA dengan menerbltkan aturan baru. Mengeluarkan perpres baru untuk mengakali dan tidak melaksanakan putusan MA,” ujarnya.

(Tyo*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *