oleh

Marthen Douw Siap Jadi Kepanjangan Tangan Aspirasi Masyarakat Nabire di Kementrian Kominfo.

Poros Nusantara, Jakarta (1/11/2019) Marthen Douw selaku Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Papua dan kebetulan beliau berasal dari Kabupaten Nabire, beliau siap menjadi kepanjangan tangan bagi Aspirasi Masyarakat Nabire. Beliau juga siap membantu memediasi ke instansi terkait dan juga menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Senayan dan di Kementerian terkait permasalahan tersebut sehingga dapat segera diselesaikan dan direalisasikan. Hal ini diungkapkan ketika salah satu awak media menyampaikan terkait Aksi demo masyarakat Nabire (31/10/2019).
pemerintah Pusat seharusnya ada perhtian khusus Buat Kabupaten Nabire,
yang mana Kabupaten Nabire merupakan salah satu Kabupaten Induk yang memekarkan Kabupaten – Kabupaten yang berada di wilayah Papua Tengah dan Kabupaten Pegunungan di Papua, dan Kabupaten Nabire sejajar dengan beberapa Kabupaten lain seperti Biak, Timika, Wamena, dan Merauke. Tetapi Jaringan Internet di Kabupaten Nabire jauh berbeda kualitasnya dengan Kabupaten lain tersebut. Dan hal ini telah menjadi isu yang sudah sekian lama diminta untuk dibenahi oleh provider penyedia layanan telekomunikasi baik secara layanan jaringan biasa maupun jaringan data/internet di Kabupaten Nabire.

Jaringan di wilayah lain telah menggunakan jaringan 4G dan memiliki kualitas jaringan yang sangat baik khususnya jaringan internet, namun di Kabupaten Nabire kualitas sangat buruk bahkan sering tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi.
Sehingga pada hari Kamis 31 Oktober 2019, masyarakat Nabire melalui beberapa Komunitas dan Aktivis Masyarakat melakukan Aksi Damai di depan halaman Plasa Telkom Group Nabire untuk menyampaikan aspirasi dan meminta jawaban kepada pihak terkait mengenai permasalahan tersebut.

Adapun poin yang ditanyakan adalah sbb:

Penjelasan mengenai sering terjadinya gangguan internet di Nabire, yang sejak dulu hingga saat ini tidak terselesaikan.
Penyebab belum terpasangnya jaringan Fiber Optic (FO) yang telah direalisasikan programnya sejak tahun 2013, dan siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal tersebut.
Bagaimana tanggung jawab telkomsel mengenai kerugian materi yang dialami konsumen yang telah membeli pulsa dan paket internet namun tidak dapat digunakan.

Percepatan pemasangan jaringan Fiber Optic (FO) paling lambat akhir tahun ini.
Masyarakat Nabire akan membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementrian teknis terkait kondisi jaringan Nabire.Diharapkan oleh perwakilan masyarakat Nabire agar setiap aspirasi yang disampaikan segera dijawab dan direalisasikan untuk pengembangan jaringan di Nabire, sehingga masyarakat dapat merasakan jaringan yang baik dan pelayanan maksimal dari penyedia provider telekomunikasi di Nabire (*).

Pewarta Nasarudin.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini