by

Desa siluman diduga juga gentayangan di Papua

 

Poros Nusantara.co.id, Papua – Wakil gubernur Papua, Klemen Tinal meminta dugaan keberadaan desa atau kampung fiktif di Papua ditelusuri dan segara diselesaikan. Tinal mempersilahkan pihak yang memiliki bukti adanya desa atau kampung fiktif melapor kepada polisi.

Informasi dugaan adanya desa atau kampung fiktif yang didaftarkan kepada pemerintah untuk menambah alokasi dana desa di Papua, tengah viral. Tinal menyatakan jika informasi itu terbukti, pemalsuan data kampung itu adalah kasus hukum.

BACA: Efektifitas pemerintahan kampung adat tunggu penyesuaian administrasi

“Desa fiktif itu adalah kasus, kalau memang benar silahkan lapor polisi, dan proses. Jangan gara-gara hanya ingin mendapat dana terus membuat hal yang aneh-aneh,” kata Klemen Tinal di Jayapura, Selasa (12/11/2019).

Ia mengimbau seluruh Bupati dan Wali kota di Papua untuk lebih tegas dalam mengawasi aparaturnya di tingkat bawah. “Pasti kan ada orang yang ketik, sampai ada muncul [data] desa [fiktif] itu. Jadi, silahkan orangnya diproses [hukum],” ujarnya.

BACA JUGA  KETUA LKAAM SAWAHLUNTO Drs. ADI MUARIS KEBERADAAN BUNDO KANDUNG DAPAT MELESTARIKAN ADAT BUDAYA MINANGKABAU

Sementara itu, Sekretaris daerah Papua Hery dosinaen mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data terkait dugaan keberadaan desa fiktif di Papua. “Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang mendampingi kami, sehingga akan melihat semua hal l, termasuk desa fiktif tersebut,” kata Hery dosinaen.

Ia menyatakan hingga kini belum menerima laporan terkait adanya dugaan desa fiktif di provinsi Papua. Meskipun demikian, Hery Dosinaen menyatakan informasi itu akan ditelusuri dengan serius.

“Dari kabupaten dan kota belum ada laporan yang jelas terkait desa fiktif ini. [Juga belum ada laporan] seperti apa kondisi kampung-kampung. Kami [akan] mencoba melihat secara komprehensif. Jika ditemukan adanya desa fiktif, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

BACA JUGA  TENAGA PENDIDIK SMA/SMK TERANCAN TUNJADA

Ditempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) provinsi Papua, Donatus motte, mengatakan di 2015 jumlah kampung atau desa di Papua sebanyak 5.420. Pada 2016, ditemukan ada data keberadaan sembilan kampung yang ternyata fiktif di kabupaten Mamberamo raya.

Atas temuan itu, jumlah kampung di Papua telah dikoreksi menjadi 5.411 kampung. Donatus motte menyatakan dana desa yang terlanjur dialokasikan bagi sembilan kampung yang ternyata fiktif itu tidak sempat dicairkan.

“Pada 2018, ada ketahuan dua kampung. Dana [desa tahun itu] juga tidak sempat dicairkan,” jelas Motte di Jayapura pada Selasa (12/11/2019).
Ia menjelaskan, sebuah desa bisa dikatakan fiktif apabila desanya tidak ada, namun didaftarkan sebagai penerima dana desa. Menurutnya, yang terjadi di Kabupaten Mamberamo raya sebenarnya adalah permukiman warga yang benar-benar ada di lapangan, akan tetapi memiliki jumlah penduduk yang terlalu sedikit sehingga harus digabungkan menjadi warga kampung lain.

BACA JUGA  SEMINAR PERCEPATAN UMROH DAN REJEKI

“Waktu pak Bupati bikin peraturan bupati tentang lokasi dan alokasi, itu memang ada memasukan nama kampung tersebut, tapi ternyata penduduknya sudah pindah, akhirnya nama kampung ada tapi penduduknya tidak ada. Tapi yang harus diingat, uang untuk kampung tersebut tidak dicairkan,” sambungnya.
(  Nasarudin )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini