oleh

Gara-gara di Kawal Dishub Kota Depok , Istri Wali Kota Depok Langgar Aturan . Kok Bisa

Poros Nusantara, Depok – Fasilitas Yang Selama Ini Di Gunakan Wali Kota depok Nampak nya Menuai Kontra , Pasal nya Pengawalan Mobilisasi Yang Di Gunakan Istri Dari Wali Kota Depok Tidak memenuhi Prosedur yang Di Berlakukan .

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok yang menugaskan pengawalan motor terhadap mobil istri Wali Kota Depok, Elly Farida ternyata melanggar aturan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturannya tercantum di Pasal 134 dan pasal 135.

Istri Wali Kota Depok , Mohammad Idris Yang mendapatkan fasilitas pengawalan motor pembuka jalan dari Dishub Kota Depok saat beraktivitas. “Itu melanggar aturan, karena yang berhak melakukan pengawalan motor pembuka jalan (voorijder) hanyalah kendaraan bermotor polisi,” ujar Kasatlantas Polresta Depok, Kompol Sutomo saat dimintai pendapatnya yang Dikutip Dari Depok ltren Rabu (18/9/2019).

BACA JUGA  Bersama Koramil-10/Pitumpanua, Kapolsek Urban Pitumpanua Pimpin Apel Pengamanan Malam Tahun Baru 2020,Sambil Pamitan Pindah Tugas Baru.

Sutomo menambahkan, jika istri Wali Kota Depok membutuhkan voorijder sikahkan ajukan permitaan resmi ke Satlantas Polres Depok. Saat ini hanya Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok yang mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitas voorijder kepolisian.

“Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah yang digunakan motor Dishub itu lampu isyaratnya warna biru, itu juga sudah melanggar,” terang Sutomo.

UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134 menjelaskan, Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BACA JUGA  Kapolres Jakarta selatan KombesPol Bustoni purnama SIK musyawarah selesaikan pemukulan anggota Ormas GMBI

Pasal 135

(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

BACA JUGA  PA 212 Akan Polisikan Hendropriyono

Ketua Satgas Pemantau Perijinan dan Pembangunan Depok (SP3D), Iksan Harahap mengatakan, tidaklah terlalu penting istri Wali Kota Depok menggunakan voorijder. “Terkesan terlalu elitis, terlalu memanfaatkan fasilitas, nggak perlu kali minta hak pengawalan motor. Dishub Kota Depok sebaiknya hentikan pengawalan motor tersebut karena itu melanggar aturan,” tegasnya. ( Boy / Harol L / Wahyu Gondrong )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini