by

Wartawan Keluhkan Oknun Kontraktor di Nabire Bersikap Kasar Saat di Konfimasi

 

POROSNUSANTARA.co.id – Sikap Kasar atau dengan semena – mena yang di lakukan oleh oknum kontraktor terhadap wartawa tersebut bermula di saat awak media menemukan beberapa proyek pematangan jalan yang ada di beberapa sudut kota Nabire, dimana telah di temukan dan di ketahui beberapa pekerjaan pematangan jalan yang sedang di kerjakan namun tidak memiliki Papan proyek, dan salah satunya pekerjaan jalan yang di kerjakan oleh PT Irian Putra Persada (IPP) di jln SMP 6 Samabusa Distrik teluk Kimi, Kabupaten Nabire.

Pers berfungsi untuk mengotrol, mengkritik, dan mengkoreksi segala sesuatu terkait sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang bersifat konstruktif bukan destruktif. Namun lain hal yang di temui beberapa awak media di saat mengkonfirmasi kepada pimpinan PT. IRIAN PUTRA PERSADA (PT IPP) H. Hamsa terkait Proyek Peningkatan Jalan yang ada di wilayah kabupaten nabire, dimana Proyek tersebut tidak memiliki Papan Proyek, namun pada saat itu wartawan menuai tekanan (di bentak) oleh H.Hamsa selaku Pimpinan PT IPP di Nabire, Sabtu (21/09/2019).

Menyikapi hal tersebut tentunya Sejauh pantauan media dilapangan bahwa hingga berita ini di turunkan tidak terlihat papan pengumuman proyek yang di pasang di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut.
Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek, Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

BACA JUGA  Yayasa Nurul Ulum Kab. Karawang Adakan Ujian Paket A, B dan C

Pimpinan PT IPP H.Hamsa yang berkantor di Jln Silas Papare No 29 Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire – Papua setelah di konfirmasi tekait tidak adanya pemasangan papan proyek di lingkungan pekerjaan peningkatan jalan di jln SMP 6 Samabusa Nabire, H Hamsa dengan singkat menjawab “akan kami pasang”, ucap Hamsa.

Selain mengkonfirmasi hal tersebut, awak media kembali menayakan bahwa selain di SMP 6 atau di Nabire, apakah ada pekerjaan atau proyek pembangunan lain di luar kabupaten Nabire? Namun sontak H. Hamsa menjawab bahwa kalian (Wartawan) tidak berhak bertanya – tanya tentang piring makan saya.!!

Lajut H. Hamsa, Perlu kalian ketahui bahwa saya kenal banyak Dengan Wartawan, bahkan saya sahabat dengan Kapolda, dan kalian (wartawan) perlu tanya nama saya di jakarta, saya bukan pamer ya, kalian tidak perlu cari tau piring makan saya, “ucap H Hamsa dengan nada geram di depan wartawan.

BACA JUGA  Korem 032 Wira Braja Gelar Kejuaraan Panjat Tebing Internasional

Dalam pernyataan yang di katakan H. Hamsa dengan nada geram tersebut, tentunya kami wartawan timbul pertanyaan, dan juga setiap pertanyaan yang kami berikan, kami (wartawan) hanya sebatas atau berhak untuk bertanya, dan yang di harapkan wartawan adalah jawaban, dan jika Narasumber tidak menjawab pertanyaan wartawan, tentunya hal tersebut adalah hak narasumber, namun dalam hal ini bukan berarti narasumber dengan semena – mena nya membentak serta menjawab dengan nada kasar terhadap wartawan,” dengan nada kesal terang inisial PR seorang oknum wartawan.

Meski dalam situasi seperti itu, Oknum wartawan yang mengkonfirmasi kepada H. Hamsa, saat itu juga mengambil sikap guna meminta maaf atas ketidak nyamanan yang di alami Pimpinan PT IPP (H Hamsa) saat wartawan mengajukan pertanyaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Wadah generasi anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerri Basri Mak Mengatakan bahwa sikap oknum yang temperamen serta terkesan elergi terhadap wartawan perlu di evaluasi pekerjaannya, sebab sering terjadi para oknum kontraktor yang kasar terhadap wartawan pasti di duga ada hal – hal yang di tutupi terkait sistem pelaksanaan dalam pekerjaannya.

BACA JUGA  Polisi Pi Ajar di Nabire, Dihadiri 120 Anak SD YPK Johanes Calvin

Lanjut Yerri, “para oknum kontraktor yang melaksanakan Pekerjaan dan tidak memasang Papan proyek tentunya sudah melanggar aturan dan UUD no. 14 Tentang keterbukaan Informasi publik KIP),” jelas Yerri.

“Pemerinta daerah seharusnya melakukan pengecekan di lapangan, sebab sesuai laporan masyarakat dan hasil ivestigasi LSM WGAB Prov Papua dimana cukup banyak kegiatan pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan oleh oknum kontraktor di Nabire bahkan di Papua pada umumnya yang tidak memasang atau memiliki papan proyek, dalam hal ini kami LSM WGAB sedang merampungkan data – data temuan serta laporan masyarakat agar kegiatan – kegiatan yang di lakukan oleh para oknum kontraktor nakal seperti itu segerah akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib agar di usut tuntas oleh pihak penegak hukum,” tandas Yerri Basri Mak. (  SPD )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini