by

Rapat Koordinasi Percepatan Investasi SUB Sektor Perkebunan

Poros Nusantara – Kontribusi komoditas perkebunan sebagai menyumbang penerimaan negara dari sektor non migas sangat besar terutama dalam pembantukan neraca perdagangan komoditas pertanian. Data BPS tahun 2018 menunjukkan komoditas perkebunan berkontribusi 97,4% terhadap total volume ekspor komoditas pertanian dan berkontribusi 96,9% terhadap total nilai ekspor komoditas pertanian.

Kontribusi ekspor tersebut tentunya perlu didukung berbagai kebijakan melalui program strategis agar terus menjadi andalan penerimaan negara, diantaranya melalui kebijakan percepatan investasi karena pada dasarnya investasi dan ekspor merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kendala investasi masih menjadi perhatian khusus pemerintah. Sejumlah kebijakan strategis sebagai upaya akselerasi percepatan investasi dilakukan melalui omnibus law untuk pemangkasan perizinan dan penggabungan pengaturan beberapa aspek perizinan.

Setidaknya ada enam hal penting yang akan dilakukan pemerintah yaitu pertama adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Ketiga, adanya standar perizinan melalui penerbitan izin induk operasional terkait kewajiban pemenuhan persyaratan setelah kegiatan usaha berjalan serta transparansi kepastian waktu dan biaya proses perizinan. Keempat adalah harmonisasi regulasi dan penyeragaman NSPK perizinan untuk mengatasi disharmonisasi sebagai akibat otonomi daerah. Kelima, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik yaitu OSS; dan keenam, mekanisme pengawasan.

BACA JUGA  DPT Sudah ditetapkan, 8.032 Pemilih lagi yang belum rekam Data dan belum mempunyai KTP el.

Selain itu juga perlu didukung kebijakan pendukung diantaranya infrastruktur utama tersedia tepat waktu dan sesuai fungsi dan penyiapan tenaga kerja melalui pendidikan/pelatihan vokasi. Pemerintah Daerah juga perlu terus didorong lebih berani mereformasi perizinan untuk memperbaiki iklim investasi karena sebagian besar kewenangan perizinan ada di tangan Gubernur/ Bupati/ Walikota.

Data BKPM menunjukkan bahwa Investasi sektor pertanian selama 2009-2013 masih cukup rendah yaitu hanya sebesar Rp 96,1 Triliun. Pada periode 2014-2018 investasi sektor pertanian meningkat tajam mencapai Rp 240,8 Triliun, atau naik 150,7% dibanding periode 2009-2013. Hal ini merupakan capaian yang sangat baik oleh karena adanya komitmen Bersama dari berbagai pihak terkait.
Data sistem OSS, menunjukkan cukup banyak minat investasi di sektor pertanian tahun 2020 dengan nilai investasi mencapai Rp 426,2 triliun yang terdiri dari 1.636 investor dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja sebesar 651.697 orang. Khusus untuk sub sektor perkebunan tercatat lebih dari 514 perusahaan atau calon investor yang terdaftar dengan nilai investasi mencapai Rp 313,41 triliun dan perkiraan kebutuhan tenaga kerja sebesar 552.881 orang.

BACA JUGA  POLLING Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Daerah Pemilhan Pasaman 2

Dalam 5 tahun mendatang (2020-2024), pemerintah menargetkan investasi sektor pertanian mencapai Rp 2.231,5 Triliun (PMDN 55% dan PMA 45%), atau meningkat 827% dibandingkan periode 2014-2018, sedangkan tenaga kerja sektor pertanian ditargetkan meningkat 3,26 juta orang (naik sebesar 8,4%). Secara makro, PDB sektor pertanian ditargetkan tumbuh diatas 5%.
Dari target nilai investasi tersebut, sub sektor perkebunan berkontribusi dengan persentase 73% atau senilai Rp 1.567,1 triliun yang didominasi oleh komoditas sawit (integrasi dengan jagung dan ternak), sedangkan komoditas lainnya yang berinvestasi di sub sektor perkebunan adalah tebu (sebesar 26% dari target total nilai investasi sub sektor perkebunan 2020-2024), tembakau 1% dan lainnya (karet, kopi, kakao, rempah) mencapai 3%.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini