oleh

Ketum GPHN-RI-RI: KPK Harus Segera Seret Koruptor RTH Kota Bandung Dan Alkes Provinsi Banten

Jakarta, Poros Nusantara – Ada Indikasi Kuat Kpk Setengah Hati Terhadap Koruptor RTH Kota Bandung Yang Merugikan Negara 60 Milyar Dan Koruptor Pengadaan Alkes Provinsi Banten Yang Merugikan Negara 79 Milyar,  kami Penggiat Anti Korupsi Dari GPHN-RI Semakin Curiga Dengan Kinerja KPK Dalam Menangani Dua Perkara Korupsi Tersebut Yang Kerugian Negaranya Sangat Signifikan.

Sebab Dalam Kasus Korupsi Setelah Di Simpulkan Adanya Kerugian Negara, Aparat Penegak Hukum Yang Berkwalitas Tak Perlu Berlarut – larut Menyeret Tersangkanya, karena dalam Perkara Korupsi Penyidik Tak Perlu Mencari Saksi – Saksinya.

karena banyaknya masyarakat awam yang tidak paham kejahatan tindak pidana korupsi menjadi peluang aparat penegak hukum menarik ulur setiap perkara korupsi yang di tangani dan menjadi pencitraan saja,  untuk itu kami meminta kepada KPK agar profesional dalam melaksanakan perintah undang – undang yang isinya adalah amanah dari rakyat, sebagai contoh kasus RTH kota bandung yang merugikan negara 60 milyar,  publikkan sudah tahu ketua banggar menurut Undang – Undang  No 32 adalah ketua DPRD, dan masyarakat kota bandung juga tahu pada periode 2009 – 2014 ketua banggar yang juga ketua DPRD adalah ER, saya rasa KPK sudah tahu itu,  tapi KPK masih berbaik hati dengan memberikan himbauan untuk segera mengembalikan kerugian negaranya.

begitu juga dengan perkara korupsi alkes provinsi banten dalam fakta persidangan sudah di sebutkan ada kerugian negara 79 milyar,  dan ada keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut Rano Karno menerima suap 11 milyar dalam perkara alkes,  saya mengajak seluruh penggiat anti korupsi bersatu menguatkan KPK,  dan menyeret oknum yang berani bermain – main,  kesucian KPK harus kita jaga bersama,  jangan sampai di manfaatkan oknum – oknum  busuk untuk mencari keuntungan, jangan sampai oknum – oknum busuk ini menjadi virus yang akan merusak kesucian KPK.  Jika dua perkara korupsi yang kerugian negaranya signifikan ini tidak segera di tuntaskan,  maka kedok yang menangani perkara tersebut akan segera di ketahui oleh publik.

( Dwi )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini