oleh

Peningkatan SDM, Upaya Tercapainya Target PTSL

Porosnusantara.co.id – Dalam meminimalisasi permasalahan pertanahan dan mencegah sengketa tanah, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun ini menargetkan 9 juta bidang tanah disertipikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tahun lalu, Program Strategis Nasional tersebut mempunyai target 7 juta bidang tanah dan telah berhasil dilaksanakan melalui pengukuran dan pemetaan sebanyak 9,3 juta bidang tanah (133% dari target yang ditetapkan).

Seiring dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya, maupun masyarakat yang dilibatkan seperti juru ukur berlisensi agar pencapaian target yang besar itu dapat terjamin kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut juga disiapkan untuk melakukan modernisasi kantor dengan penggunaan sistem elektronik. Upaya modernisasi dilakukan dengan mengoptimalkan e-office pada setiap kegiatan pertanahan dan akan membangun penggunaan e-filing system dan e-certificate yang didukung oleh SDM yang ahli dan terampil.

“Kalian harus terus menerus memacu diri belajar dan belajar lagi, jangan berpuas diri dengan pelatihan hanya 35 hari ini. Mumpung masih muda, BPN membutuhkan keterampilan kalian untuk turut membantu agar PTSL berhasil dengan baik,” ujar Freddy Kolintama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara didampingi oleh Janny Danny Assa, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan saat menutup secara resmi kegiatan Pelatihan Bidang Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah, Sabtu (4/5) di Hotel Whizz Prime Manado.

BACA JUGA  Kereta Api Indonesia Kembali Menghiasi Jalur Kereta Api Antarkota di Bangladesh

Pada kesempatan tersebut, Freddy mengatakan bahwa Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Pulau Terluar Lengkap di pulau-pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. “Ada pulau Marore, Kawaluso dan pulau Lipang di Kabupaten Sangihe yang menjadi prioritas kita agar warga kita disana memiliki kepastian hak atas tanahnya,” sahut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara.

Freddy mengucapkan terimakasih kepada jajaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang telah mengabulkan permohonan dalam menambah SDM bidang pengukuran di provinsi Sulawesi Utara. Beliau juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan Ibadah Puasa dan mohon maaf lahir dan bathin kepada seluruh hadirin yang akan menunaikan ibadah puasa.

BACA JUGA  Lubuk Sikaping Pertahankan Gelar Juara Umum O2SNSD Tahun 2018

Pada saat bersamaan, di ruang sidang Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Agus Wahyudi beserta timnya dan dihadiri oleh akademisi STPN serta asosiasi profesi (ISI, APSPIG dan MASKI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kadastral. Perumusan yang sudah dimulai beberapa waktu lalu dan diharapkan rampung pada bulan Agustus, akan diberlakukan secara Nasional dan menjadi acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam menguji kompetensi warga masyarakat yang berminat menjadi juru ukur berlisensi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Baik lulusan Pelatihan Bidang Survei seperti yang berlangsung di Sulawesi Utara dan 7 (tujuh) provinsi lainnya yang diselenggarakan pada tahun ini dan 15 provinsi pada tahun lalu, lulusan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja maupun lulusan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Geomatika yang tersebar di seluruh Indonesia, akan masuk dalam kategori level 2 yaitu Asisten Surveyor Kadaster (ASK) Pratama,” ujar Agus Wahyudi.

BACA JUGA  Puluhan Personel Dari Tim Gabungan BPBD, Tagana dan Satpol PP - Damkar Lakukan Gotong Royong Membersihkan Drainase di Ruas Jalan Simpang Tiga Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang

“Sedangkan lulusan D1 STPN dan D2/D3 bidang survei dan pemetaan masuk kategori level 3 disebut ASK Madya serta level 4 ASK Utama yaitu ASK yang sudah berpengalaman. Hal ini selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 8 Tahun 2012” tambah Agus Wahyudi. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini