KKP Tangkap 38 Kapal Maling Selama Triwulan I

Porosnusantara.co.id – Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melaksanakan dan meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat dari kinerja 3 (tiga) bulan pertama di tahun 2019 yang dinilai cukup baik. Mulai dari penangkapan kapal perikanan pelaku _illegal fishing, penertiban alat bantu penangkapan ikan (rumpon) ilegal, penertiban alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, penyelesaian ganti rugi kerusakan ekosistem terumbu karang, hingga penanganan spesies dilindungi yakni dugong.

BACA JUGA  7 BAKAL CALON MENGEMBALIKAN FORMULIR PENDAFTARAN DI DPC PARTAI DEMOKRAT

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman, menyatakan dalam hal penangkapan kapal perikanan ilegal, sejak Januari hingga 11 April 2019 telah berhasil menangkap 38 (tiga puluh delapan) kapal ikan ilegal.  “Jumlah itu terdiri dari 15 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam, 13 KIA Malaysia, dan  10 Kapal Ikan Indonesia (KII),” papar Agus dalam konferensi pers di Jakarta (11/4).

BACA JUGA  Pemilu-Ramadan Dongkrak Industri Mamin dan TPT di Semester I/2019

Jumlah tersebut menambah total tangkapan kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap oleh KKP sepanjang tahun 2014-2019 (April) yang mencapai angka 582 kapal. Agus menjelaskan, proses penangkapan kapal ikan ilegal itu dilakukan melalui patroli yang diintegerasikan dengan operasi udara (airborne surveillance), serta informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui SMS Gateway. Data-data tersebut merupakan sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan operasi di laut, dan cukup efektif untuk memberantas praktik-praktik illegal fishing yang dilakukan kapal asing maupun kapal Indonesia.

BACA JUGA  Bakti Sosial Ramadhan, Kapolres Metro Jakarta Pusat Bagikan 500 Paket Sembako

Agus menjelaskan, airborne surveillance menjadi upaya tambahan yang tengah ditingkatkan oleh PSDKP mulai tahun ini guna melakukan pengawasan yang terintegrasi. Hasilnya pun menunjukkan kinerja yang positif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *