by

Pemilik Hak Ulayat Menjerit Terkait WPR ke Presiden Joko Widodo

Porosnusantara.co.id– Lama menunggu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) nasib warga Korowai ibarat tikus mati dilumbung padi. Hal ini yang di sampaikan oleh seorang pemilik hak ulayat MS di wilayah Koroway Papua Selatan, Rabu (20/02/2019).

Di tengah pertemuan masyarakat selaku tua-tua adat MS pemilik hak ulayat menyampaikan, bahwa harta (hasil alam) yang yang terkandung di atas derita Suku Korowai, kini masih terpendam ditengah jeritan tangis oleh warga Korowai yang kini menahan lapar diatas tanah milik mereka sendiri.

IMG-20190221-WA0008“Sudah beberapa bulan yang lalu kami telah bermohon secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak pemerintah daerah dan provinsi papua. Dimana kami meminta agar wilayah pertambangan emas di wilayah kami untuk segera di tetapkan sebagai Wilayah Tambang Rakyat (WPR), hal ini agar kami bisa bekerja dan menikmati hasil tambang emas yang di berikan Tuhan di wilayah kami sendiri,” ucap MS.

“Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah, bahkan kabar yang kami terima dimana pemerintah daerah dan pemerintah propinsi sudah mengajukan WPR kepada menteri, namun sampai saat ini belum ada kepastian. Sedangkan kami melihat apabila bagi pengusaha tambang dalam pengurusan WUP sangat cepat realisasinya. Apa tanah Papua milik Pengusaha dan Pemerintah saja atau milik Rakyat,” tambah MS.

MS pemilik hak ulayat juga berharap agar Presiden Joko Widodo bisa mengevaluasi kinerja para menterinya agar bekerja lebih cepat guna memperhatikan rakyat, “layaknya perhatian bapak Presiden Jokowi kepada Rakyatnya,”ucap MS.

Di tempat yang berbeda hal senada juga di sampaikan Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yeri Basri Mak kepada Awak Media, bahwa belum lama ini dirinya telah menyambangi Dinas ESDM Provinsi guna mempertanyakan terkait penetapan WPR di wilayah Korowai. Namun dinas terkait mengatakan bahwa, hal tersebut pihaknya bersama gubernur sudah mengajukan ke kementerian, dan masih menunggu jawaban dari menteri.

“Saya berharap agar pemerintah pusat lebih peka untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan pemilik hak ulayat yang ada di daerah, terutama di wilayah pedalaman Papua agar mereka bisa mengelola hasil alam yang ada di daerahnya sendiri, guna untuk masa depan mereka. Sebab apa artinya bila infrastruktur di penuhi namun masyarakat tidak memiliki penghasilan,” terang Yeri.

Barang tentu apabila masyarakat bisa berjuang, kata dia, untuk mempertahankan perutnya, dengan hal itu tentunya masyarakat tidak terlalu merepotkan negara itu sendiri. Namun dengan kegiatan yang mereka lakukan bisa menambah income pendapatan daerah melalui kagiatan tersebut.

“Saya sangat berharap agar menteri terkait agar secepatnya bisa memperhatikan kepentingan rakyat, sebab pada prinsipnya Indonesia adalah dari Rakyat untuk Rakyat, hal ini saya sampaikan demi kepentingan Rakyat,” tandas Yeri Basri Mak.

Pemilik Hak Ulayat Menjerit Terkait WPR ke Presiden Joko Widodo

porosnusantara.co.id– Lama menunggu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) nasib warga Korowai ibarat tikus mati dilumbung padi. Hal ini yang di sampaikan oleh seorang pemilik hak ulayat MS di wilayah Koroway Papua Selatan, Rabu (20/02/2019).

Di tengah pertemuan masyarakat selaku tua-tua adat MS pemilik hak ulayat menyampaikan, bahwa harta (hasil alam) yang yang terkandung di atas derita Suku Korowai, kini masih terpendam ditengah jeritan tangis oleh warga Korowai yang kini menahan lapar diatas tanah milik mereka sendiri.

“Sudah beberapa bulan yang lalu kami telah bermohon secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak pemerintah daerah dan provinsi papua. Dimana kami meminta agar wilayah pertambangan emas di wilayah kami untuk segera di tetapkan sebagai Wilayah Tambang Rakyat (WPR), hal ini agar kami bisa bekerja dan menikmati hasil tambang emas yang di berikan Tuhan di wilayah kami sendiri,” ucap MS.

“Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah, bahkan kabar yang kami terima dimana pemerintah daerah dan pemerintah propinsi sudah mengajukan WPR kepada menteri, namun sampai saat ini belum ada kepastian. Sedangkan kami melihat apabila bagi pengusaha tambang dalam pengurusan WUP sangat cepat realisasinya. Apa tanah Papua milik Pengusaha dan Pemerintah saja atau milik Rakyat,” tambah MS.

MS pemilik hak ulayat juga berharap agar Presiden Joko Widodo bisa mengevaluasi kinerja para menterinya agar bekerja lebih cepat guna memperhatikan rakyat, “layaknya perhatian bapak Presiden Jokowi kepada Rakyatnya,”ucap MS.

Di tempat yang berbeda hal senada juga di sampaikan Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yeri Basri Mak kepada Awak Media, bahwa belum lama ini dirinya telah menyambangi Dinas ESDM Provinsi guna mempertanyakan terkait penetapan WPR di wilayah Korowai. Namun dinas terkait mengatakan bahwa, hal tersebut pihaknya bersama gubernur sudah mengajukan ke kementerian, dan masih menunggu jawaban dari menteri.

“Saya berharap agar pemerintah pusat lebih peka untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan pemilik hak ulayat yang ada di daerah, terutama di wilayah pedalaman Papua agar mereka bisa mengelola hasil alam yang ada di daerahnya sendiri, guna untuk masa depan mereka. Sebab apa artinya bila infrastruktur di penuhi namun masyarakat tidak memiliki penghasilan,” terang Yeri.

Barang tentu apabila masyarakat bisa berjuang, kata dia, untuk mempertahankan perutnya, dengan hal itu tentunya masyarakat tidak terlalu merepotkan negara itu sendiri. Namun dengan kegiatan yang mereka lakukan bisa menambah income pendapatan daerah melalui kagiatan tersebut.

“Saya sangat berharap agar menteri terkait agar secepatnya bisa memperhatikan kepentingan rakyat, sebab pada prinsipnya Indonesia adalah dari Rakyat untuk Rakyat, hal ini saya sampaikan demi kepentingan Rakyat,” tandas Yeri Basri Mak. (RK)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini