Jakarta, Poros Nusantara – Dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan dan meningkatkan partisipasi para penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan “Gelar Pengadaan Barang/Jasa KKP Tahun 2019”, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (20/12). Kegiatan tersebut dihadiri para penyedia barang dan jasa, baik jasa konstruksi, konsultasi, dan lainnya yang telah melakukan registrasi secara online, dari perusahaan swasta nasional maupun BUMN.
Dalam kegiatan tersebut juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara KKP dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai pengadaan barang dan jasa melalui katalog sektoral. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Nilanto Perbowo dan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Katalog, Sarah Sadiqa disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Perlu diketahui, pagu APBN KKP 2019 adalah sebesar Rp5,48 triliun. Pelaksanaan APBN KKP 2019 ini sebagian akan dibelanjakan untuk kepentingan stakeholders dan pelayanan publik, sehingga dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan memberikan masukan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi tercapainya tujuan tersebut.
Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo juga berharap agar para penyedia barang dan jasa dapat mempersiapkan lebih awal dan berkomitmen menyediakan barang dan jasa di KKP dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif dengan tetap berpedoman pada aturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Susi menginstruksikan agar Pelaksanaan APBN KKP 2019 harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ia mengharapkan jajarannya melakukan perbaikan dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
“Saya ingin KKP membuat kapal minimal 1.000 – 3.000 setiap tahunnya. Harus bisa, kenapa tidak? Karena saya tahu di Pangandaran juga dulu waktu saya juga masih mengerjakan perikanan, bengkel kayu kecil saja satu minggu bisa mengerjakan 5 – 10 (kapal),” tuturnya.
Untuk itu, ia menginginkan pembenahan sistem tata kelola APBN agar lebih efektif dan efisien, yang berorientasi pada hasil. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan aturan yang dapat menghambat pengadaan.
Oleh karena itu, Ia ingin agar tender di KKP direncanakan dan laksanakan dengan baik. “Agar kita sebagai pemerintah dapat membelanjalankan anggarannya sehingga menjadi efisien, efektif, dan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan cukup untuk sebuah langkah besar membangun ekonomi perikanan dan kelautan.”
Menteri Susi juga menginginkan agar penggunaan APBN KKP memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi stakeholder kelautan dan perikanan. Dengan perbaikan sistem pengadaan di sektor perikanan tangkap, budidaya, sarana prasarana untuk SDM, dan sebagainya.
Perbaikan diharapkan terjadi dengan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan yang didanai melalui APBN. Mengubah pola lama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, misalnya tidak menumpuk pekerjaan pada waktu tertentu dan tidak menumpuk penggunaan anggaran di akhir tahun.
Semua harus fokus bekerja dan terus meningkatkan koordinasi diseluruh jajaran sehingga APBN KKP dapat menjadi katalisator pembangunan, dan terus menggandeng sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
“KKP, ini PR Anda semua. Perusahaan-perusahaan, para pengusaha hari ini yang hadir juga tolong menjadi lebih profesional, accountable, dan bisa deliver. Kita memohon kepada LKPP untuk menjadi fitur utama menuju accountability ini. Selamat bekerja untuk membuat perencanaan-perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa yang benar, accountable, dan profesional. Jaga integritas kita semua. Saya minta betul-betul semuanya dilakukan dengan ketulusan, kita ini bekerja membangun untuk bangsa dan negara kita,” tandasnya.
Sementara itu, sesuai permintaan Menteri Susi, Plt. LKPP, Ikak Gayuh Pratiastomo menyatakan komitmen untuk terus mempermudah proses pengadaan barang dan jasa dengan mengupayakan mekanisme dan platform-platform yang lebih efektif.
“Kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru di dalam cara kita berproses. Dan saya berharap, inovasi-inovasi ini akan terus kita aplikasikan, akan terus kita upayakan, sehingga proses kita lebih mudah dan semakin mudah tentunya tanpa mengurangi akuntabilitasnya,” ujarnya.
Laporan : Windarto
