oleh

BRSDM Dukung Reformasi Kelautan dan Perikanan

Jakarta, Poros Nusantara – Kekayaan laut Indonesia yang melimpah ruah dari Aceh hingga Tanah Papua belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan pun sudah banyak dikeluarkan dalam usaha meningkat kesejahteraan para nelayan dan orang-orang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan.

Dalam rangka menggali potensi kelautan secara optimal, BRSDM (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan) sumber daya kelautan dan perikanan tengah berupaya pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan. Demikian diungkapkan Kepala BRSDM  Sjarief Widjaja, saat membuka Seminar Nasional Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2018 (SEMNAS SOSEK KP), Senin, 24 September 2018, di Jakarta.

SEMNAS SOSEK Kelautan dan perikanan  tahun ini mengangkat, “Aktualisasi Kebijakan Berbasis Sains Untuk Mendukung Reformasi Keberlajutan Kelautan dan Perikanan Indonesia”. Seminar ini  diselenggarakan berkat kerjasama  Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan  Indonesian Marine and Fisheries Socio – Economics Research Network (IMFISERN) dan Conservation Strategy Fund(CSF- Indonesia).

 

Menurut  Syarief dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan semangat nyata dalam pembangunan sektor  kelautan dan perikanan.  Dari dominasi kapal asing menjadi kekuatan kapal domestik, dari pembangunan konsentrasi di Pulau Jawa menjadi pembangunan merata dan prioritas pulau terluar dan dari perlakuan khusus pengusaha besar menjadi affirmative policy untuk nelayan tradisional & UMKM,” ucap Sjarief.

BACA JUGA  Kemenkop dan UKM Dorong Pengrajin Batik Terus Lakukan Inovasi dan Perluas Jaringan

Lebih lanjut,  Syarief memaparkan pencapaian reformasi kelautan dan perikanan yang dihasilkan dari kebijakan dan program pemerintah juga telah mengubah peta pelaku usaha perikanan dan menciptakan equal-level playing field dan menciptakan keberlanjutan usaha jangka panjang dengan menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang ada saat ini.

“Makanya, dalam mengemban misi kedaulatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan,” kata Syarief.

Tidak hanya itu, dalam mengemban misi keberlanjutan, KKP mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut, pengelolaan keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.

BACA JUGA  1.000 Mitra JAGO Sudah Tersebar Di Jabodetabek

Lebih lanjut,  Sjarief menyampaikan  dalam misi kesejahteraan, KKP mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Menurutnya, salah satu upaya mewujudkan visi dan misi KKP adalah dengan mengarahkan pada paradigma ocean based development.  “Di sini, peran dan dukungan hasil penelitian sosial ekonomi menjadi penting karena dapat menjadi akselerator dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari serta memberikan dampak bagi pencapaian kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian sosial ekonomi memiliki peran strategis karena menghasilkan rekomendasi kebijakan dan analisis sosial ekonomi di bidang kelautan dan perikanan,” ujarnya.

 

“Melalui Seminar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2018, saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat pada terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai bentuk dukungan pencapaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama antara peneliti, mahasiswa, akedemisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sektor kelautan dan perikanan dan pembuat kebijakan,” tutup Sjarief.

 

Menariknya, dalam SEMNAS SOSEK KP 2018, juga akan dipaparkan hasil penelitian sosial ekonomi oleh peneliti, praktisi, akademisi dan pemerhati sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang terbagi dalam 4 sub-tema, yaitu:

BACA JUGA  KSP Salurkan Bantuan Alkes Ke 13 Rumah Sakit Rujukan

 

  1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang dinamika sumber daya kelautan dan perikanan, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan, valuasi sumber daya kelautan dan perikanan dan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

 

  1. Pengembangan usaha, pemasaran dan perdagangan, yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang kelembagaan usaha, pemasaran, rantai nilai, rantai pasok, analisa usaha, nilai tukar, ekonomi makro, kebijakan.

 

  1. Pemberdayaan dan kesejahteraan perikanan skala kecil, yang akan memfasilitasi paparan dan makalah Nilai Tukar, hukum, kebijakan, RBFM, pemberdayaan masyarakat, resiliensi masyarakat, keberlanjutan mata pencaharian, gender, kearifan lokal, kebijakan.

 

  1. Konservasi, wisata bahari dan perubahan iklim, yang akan memfasilitasi paparan dan makalah tentang Kelembagaan konservasi, budaya maritim, antropologi maritim, perubahan iklim (adaptasi, resiliensi, dampak ekonomi) , kebijakan.

 

Laporan : Windarto

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini