Hasil Survey Nasional

  • Bagikan

Kinerja DPR Membaik

Jakarta, Poros Nusantara – Selama ini citra DPR masih sering dinilai negatif oleh banyak pihak, terutama menyangkut citra mereka dan tingkat kepercayaan masyarakat pada DPR. Namun hal ini ternyata tidak 100 persen terbukti. Pasalnya, hasil survey yang dilakukan oleh Asumsi.co bekerjasama dengan Charta Politika menunjukan 34 % responden menganggap bahwa DPR memiliki kinerja yang paling baik dibanding lembaga-lembaga lain seperti MPR dan DPD. “Bahkan sebanyak 44,8 % responden menilai kalau para anggota telah bekerja secara optimal dalam mengawasi pemerintahan sekarang” kata Pengeran Siahaan, Editor In  Chief Asumsi, dalam acara yang bertajuk Rilis Survey : DPR Terima Rapor, selasa (28/08/20180, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.

Lebih lanjut, Muslimin Tanja selaku Manajer Riset Charta Politika, memaparkan dari hasil pengawasan DPR, 32,3 dari mereka merasa bahwa DPR telah bekerja dengan baik dalam memantau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. “Saya rasa, dari angka tersebut dapat disimpulkan kalau sikap DPR sudah lebih terbuka pada rakyat. Makanya, rakyat bisa memberikan penilaian seperti itu. Keterbukaan tersebut juga terlihat dari 38,8 % peserta survei yang berpendapat bahwa memang DPR sekarang lebih terbuka dari periode sebelumnya,” katanya.

Ia menambahkan, sekarang ini bisa di bilang lebih mudah meninjau pekerjaan mereke berkat bantuan kemajuan. “Misalnya, akun twiter @wikiDPR bisa menjadi salah satu alat memantau bagi para rakyat. Selain itu, dengan menjamurnya Media Online juga memberikan kemudahan bagi para anggota DPR untuk menyalurkan informasi pada masyaraakat. Makanya, tidak heran kalau banyak yang bisa menyerap informasi dengan lebih mudah dan menilai bahwa DPR sekarang lebih terbuka,” ujarnya.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kemajuan penilaian terhadap imej DPR di mata publik, setelah terjadi pergantian Ketua DPR  dari Setya Novanto yang mendekam di penjara Sukamiskin karena kasus korupsi E-KTP, kepada Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR yang dilantik Januari 2018. “Ketua DPR yang satu ini, bisa dibilang cukup sering disorot media sehingga publik pun cukup merasa familiar dengan nama tersebut. Ini bisa dibuktikan dari 26,5 responden yang menjawab dengan benar ketika ditanya siapa nama ketua Umum DPR sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dibawah kepemimpinan Bamsoet, panggilan akrap ketua DPR ini, publik pun menilai bahwa kerja DPR mengalami perbaikan.  “Sebesar 39,5 dari jumlah peserta mengakui hal tersebut.  Di masa jabatan yang masih berusia kurang dari satu tahun, Bamsoet sudah bisa meraih kepercayaan rakyat sebanyak itu,” imbuhnya.

“Hal ini membuktikan kalau publik percaya Bamsoet bias menjadi salah satu saluran yang mewakili suara mereka. Namun dengan meningkatkan kepercayaan rakyat pada DPR, bisa dipastikan kalau ini bukanlah pekerjaan rumah yang berat baginya.  Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi informasi untuk memperoleh berita pastinya bisa memanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini,” ungkapnya.

Merasa Sureprice

Menanggapi hasil survey tersebut, Ketua DPR, Bambang Soesatyo merasa tersanjung. “Saya agak sureprice bahwa berdasarkan hasil survey Charta Politika, DPR naik kelas walaupun masih banyak tantangan-tantangan  yang harus kita selesaikan terutama dalam memasuki tahun politik, dimana waktu kerja DPR pasti sangat terganggu dengan adanya agenda politik. Misalnya, memenangkan calon presiden masing-masing dan memenangkan diri sendiri yang mencalegkan lagi supaya bisa lolos kembali menjadi anggota DPR,” ujarnya.

“Nah, yang bisa Kami lakukan adalah melakukan komitmen dengan pimpinan fraksi sebagai perpanjangan partai politik, bagaimana membagi tugas-tugas anggotanya agar tetap mengisi ruang-ruang rapat dan tidak ada sidang-sidang yang kosong. Misalnya komisi III ada minimal ada 3 anggota, 5 anggota dan 10 anggota, setengahnya tidak boleh meninggalkan Jakarta dan harus aktif mengikuti sidang-sidang di DPR. Itulah, komitmen yang Kami bangun dengan para pimpinan fraksi,” katanya.

Menuju Parlemen Terbuka dan Aplikasi DPR Now

Bamsoet  menegaskan  bahwa DPR telah menjadi parlemen terbuka sama dengan parlemen-parlemen dunia lainnya. “Semua informasi bisa didapatkan kapan saja dan  dimana saja melalui akses teknologi  informasi yang sudah kita bangun sistemnya dan dalam waktu beberapa hari lagi akan diluncurkan aplikasi DPR dalam genggaman rakyat. Sedangkan judul aplikasi di playstore adalah DPR Now,” ujarnya.

“Selain itu, kita pasang telinga, dan melihat secara tajam untuk mengawasi kinerja pemerintah serta memastikan menjalankan undang-undang dengan baik dan benar. Ditambah memperhatikan lembaga-lembaga pelaksana undang-undang dan mengawasi anggaran yang sudah disetujui oleh DPR dan dilakukan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Ditanya soal target penyelesaian undang-undang  hingga periode berakhir tahun 2019. Ia menjelaskan dari tahun 2014 DPR  sudah menyelesaikan 26 undang-undang dan selama tahun lalu ada 17 undang-undang yang telah di sahkan. “Diharapkan sampai periode berakhir tahun 2019, bisa menyelesaikan 12-13 undang-undang dengan asumsi bahwa satu komisi masing-masing  bisa menyelesaikan satu undang-undang lagi. Plus Pansus dan Panja  juga satu bisa menyelesaikan satu undang-undang lagi,” jelasnya.

“Undang-undang yang mendesak untuk diselesaikan adalah Undang-Undang Pertahanan agar  kepemilikan tanah oleh masyarakat dan warga asing bisa diatur lebih tegas sehingga tidak ada lagi kepemilikan tanah di daerah wisata maupun daerah-daerah strategis dikuasi oleh asing,” ujarnya.

 

( Laporan : Windarto )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *