by

Manfaatkan Ruang Untuk Kegiatan Investasi

Kupang, Poros Nusantara – Kegiatan pemanfaatan ruang menjadi penting untuk meletakkan pembangunan dalam bingkai penataan ruang, hendaknya seluruh program dan kegiatan pada semua tingkatan sektor pembangunan mengacu pada rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ( Perda ) provinsi NTT, nomor : 1 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah ( RTRW ), tahun 2010 – 2030

Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan, Setda NTT, Ir. Alexander Sena, ketika mewakili Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, menyampaikan hal ini ketika membuka pertemuan fasilitasi dan koordinasi keterpaduan program pemanfaatan ruang, di Hotel Neo Aston, Kupang, Selasa (20/3/2018).
PUPR1Menurut Alex, RTRW merupakan dokumen spasial yang menjadi acuan dan instrumen pengendali bagi seluruh sektor pembangunan dalam pemanfaatan ruang. Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Alexander Sena, mengutip sambutan Gubernur, mengatakan tata ruang menjadi dokumen spasial dan dasar dalam setiap pengisian ruang. Sehingga seluruh program dan kegiatan harus merujuk pada rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Perda nomor: 1 tahun 2011. Menurut Gubernur, diharapkan adanya pemanfaatan ruang wilayah untuk kegiatan investasi. Tentu hal ini butuh keterpaduan program pemanfaatan ruang yang dapat menjadi dasar bagi setiap stakeholder, baik di tingkat pusat dan daerah, sesuai Perda nomor: 1 tahun 2011 tentang RTRW, ditetapkan 34 kawasan strategis di NTT yang perlu disentuh dengan aktivitas pembangunan berbasis tata ruang dan wilayah. Misalnya, kawasan strategis perbatasan negara, pulau – pulau kecil dan terluar, kawasan ekonomi kapet Mbay juga kawasan strategis nasional Komodo.

BACA JUGA  Nusantara Platinum Award Diwarnai Kisah Inspiratif

Kepala Dinas pekerja umum dan penataan ruang ( PUPR ) NTT, Ir. Andre Koreh, MT, menjelaskan pertemuan yang digelar ini merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan penataan ruang yang diberi nama fasilitasi dan koordinasi (faskor) keterpaduan program pemanfaatan ruang. Lanjutnya, lewat pertemuan ini untuk melakukan fasilitasi dan sinkronisasi program, terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah.Kita akan melihat sejauhmana kondisi ruang wilayah yang telah dilakukan. Sekaligus melihat konsistensi dari program tahun 2018 untuk disesuaikan dengan program yang telah disepakati pada tahun 2017 lalu. Atau apakah pelaksanaan RT-RW saat ini sudah sesuai dengan program yang disepakati pada tahun 2018 ungkap Andre.

BACA JUGA  Guna Menekan Angka Kecelakaan Sman 1 Bantarbolang Dapat Pengarahan Berkendara

Kata Andre Koreh, faskor yang digelar merupakan bagian dari kegiatan Sosialisasi tentang betapa pentingnya RT-RW dalam pembangunan kawasan wilayah berbasis tata ruang. Namun ucap dia, apakah rencana tata ruang wilayah itu sendiri sudah mencakup kepentingan masyarakat. Pada satu sisi ada peraturan dan pada sisi lain ada kebutuhan bagaimana mensinkronisasi hal ini  jelas Andre. Kepala Bappeda NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT, berpendapat Perda nomor: 1 tahun 2011 tentang RTRW 2010 – 2030, dari sisi pola ruang perlu penyesuaian, mengingat adanya perubahan kawasan lindung. Demikian juga perlu penyesuaian, karena adanya pembangunan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara dan bendungan. Hal ini juga memperngaruhi dari aspek struktur ruang. Lainnya, tambah Wayan, terkait sementara proses perubahan kawasan lindung seluas 3.471 hektar di seluruh Kabupaten yang perlu mendapat persetujuan DPR RI. Hal ini juga perlu dilakukan penyesuaian RTRW.
kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) NTT, direncanakan berlangsung tanggal 20 hingga 21 Maret 2018. Peserta yang diikut sertakan sebanyak 80 orang, berasal dari Dinas PU dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, Kanwil Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) NTT, PT Telokom, PT PLN Persero, Balai Sungai Nusa Tenggara II, dan perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT.
Adapun tujuan dari pertemuan fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan ruang, untuk menyatukan persepsi dan pemahaman pada semua jenjang pemerintah daerah ( provinsi, kabupaten dan kota ). Termasuk sasarannya pada sektor dan program kegiatan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada RTRW.

BACA JUGA  Penyuluhan Hukum Dalam Rangka TMMD Sengkuyung Tahap II Di Desa Mangli

 

( Laporan : Erni Amperawati)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini