oleh

Bangun Infrastruktur Tidak Bisa Hanya Andalkan Dau-Dak

KUPANG.POROSNUSANTARA – Pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa hanya andalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang selama ini dilakukan. Dengan topografi wilayah yang kurang menguntungkan ini maka dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan pemerintah NTT kedepan harus mencari sumber lain agar pengeluhan masyarakat soal infrastruktur perlahan-lahan dapat tertangani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Ir. Andre Koreh, MS, menyampaikan hal ini kepada wartawan usai menjadi pembicara pada acara Diklatda dan Rakerda III HIPMI NTT di Neo Aston Hotel Kupang, Selasa (13/2/2018). Menurut Andre, untuk menutupi disparitas antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan, tidak ada cara lain perlu mencari sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor swasta maupun pemerintah untuk melakukan intervensi mengatasi persoalan infrastruktur. Membangun infrastruktur tidak bisa semata-mata mengandalkan DAU dan DAK yang selama ini dilakukan.

BACA JUGA  Meminimalisasi Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Kaji Ulang Undang-Undang

Untuk itu, kata Andre, kedepan menjadi tantangan buat penentu kebijakan untuk memperhatikan hal ini karena sebagai dinas teknis memiliki kewajiban membeberkan apa yang menjadi realita permasalahan yang dialami selama ini dalam hal infrastruktur. Para pengusaha diberikan keleluasaan untuk membangun komunikasi dengan penentu kebijakan soal program kedepan. “Kami hanya beberkan kebutuhan riil yang kami lakukan selama ini dalam membangun infrastruktur. Pengusaha yang berhimpun di HIPMI silahkan menanyakan kepada calon pemimpin NTT kedepan apa yang menjadi kiat-kiat mendapatkan sumber fiskal yang kuat dan sumber yang mana untuk pembiayaan, dari sektor mana. Karena kami di dinas teknis hanya mengeksekusi dan kami sebatas menyampaikan kajian dan pengamatan kami dalam 10 tahun belakangan,” kata Andre.

BACA JUGA  Kemenkop dan UKM Dorong Pengrajin Batik Terus Lakukan Inovasi dan Perluas Jaringan

Menurutnya, kebijakan anggaran yang kecil berimbas pada kegiatan di lapanganpun sedikit. Ini tentu menjadi tantangan pemimpin kedepan bagaimana mendapatkan sumber pembiayaan yang cukup untuk mengatasi permasalahan infrastruktur. Dirinya membeberkan bahwa pada tahun 2018 ini total alokasi anggaran untuk pembiayaan di dinas yang dipimpinnya sebesar Rp 295 miliar atau menuru dari biasanya Rp 400 miliar. Kondisi ini tentu menjadi perhatian kedepan oleh pemimpin NTT untuk memiliki kebijakan tersendiri guna mengatasi masalah yang ada. Setiap pemimpin tentu punya kiat berbeda untuk mendapatkan sumber pembiayaan karena style seseorang pemimpin sangat berbeda.

BACA JUGA  Waspada Hujan Lebat Akhir Januari 2019 (Potensi Bencana Hidrometeorologi di Beberapa Wilayah 23-30 Januari 2019)

 

( Laporan : Erni Amperawati).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini