by

TIDAK PUAS TENAGA HONORER ADUKAN NASIB DI DPRD NTT

KUPANG,POROSNUSANTARATiga orang tenaga honorer yang selama ini mengabdi di Dinas Kominfo Provinsi NTT merasa kecewa dengan kebijakan sepihak oleh pimpinan dinas tersebut yang tidak mengakomodir mereka lagi sebagai tenaga honorer. Anehnya, pimpinan dinas merekrut tiga orang tenaga honorer baru lantas mengabaikan tiga tenaga lama yang sudah mengabdi sekian tahun. Untuk itu, mereka mendatangi Komisi I DPRD NTT untuk memperhatikan nasib mereka agar tetap mengabdi di dinas bersangkutan.

Ketua Komisi I DPRD NTT, Proklamasi Ebu Tho, kepada wartawan usai rapat terbatas di Gedung DPRD NTT, Rabu (17/1/2018) menjelaskan, ada rapat dengar pendapat yang dilakukan antara Komisi I bersama dengan tiga orang tenaga honorer yang selama ini mengabdi di Dinas Kominfo NTT. Para tenaga honorer tersebut, selama ini statusnya di dinas bersangkutan tetapi diperbantukan di KPID NTT. Dengan adanya perubahan regulasi,  KPID yang sebelumnya masuk dalam struktur pemerintah daerah, ketika ada regulasi baru dari Kemendagri, KPID  masuk dalam struktur pusat sehingga anggaran dari APBN Untuk tahun 2017 dan 2018 anggaran itu karena masih dalam masa transisi maka masuk dalam dana hibah APBD NTT untuk kagiatan KPID termasuk biaya tenaga honorer yang diperbantukan dari Dinas Kominfo NTT tersebut.

BACA JUGA  OpenGov Asia Berikan Penghargaan Inisiatif Agriculture 4.0 untuk Kementan

Dalam dialog bersama itu, lanjut Ebu Tho, terungkap persoalan  3 orang tenaga honor tersebut selama ini bekerja di dinas tersebut bervariasi ada yang sudah 10 tahun ada yang 3 tahun. Setelah ada regulasi baru mereka bisa kembali ke KPID, tetapi masalahnya  selama ini mereka sudah mengabdi sekian lama, bukannya mereka diperpanjang sebagai honorer tetapi oleh kepala dinas merekrut tenaga baru lagi. “Jadi pokok masalahnya mereka sudah mengabdi bukannya diprioritaskan, tapi kadis rekrut tiga orang honorer baru lagi, Harusnya mereka yang sudah lama honor tenaganya difungsikan tapi ini ada tambahan tiga orang,  padahal orang sudah mengabdi lama. Makanya kita cari solusi agar ketiga orang ini dipertahankan di Dinas Kominfo Memang kalau omong soal gaji mereka bisa dibayarkan di KPID tapi pertimbangan masa depan mereka. Mereka  lebih memilih di Kominfo sehingga status dan masa depannya jelas,” kata Ebu Tho.

BACA JUGA  Kementan — BPS Selaraskan Implementasi Satu Data Peternakan Berkualitas

Untuk itu, lanjut Ebu Tho dalam rapat itu belum ada kesepakatan bersama tetapi rekomendasi Komisi I, ketiga orang ini tetap menjadi tenaga honorer di dinas tersebut. Komisi meminta ada komunikasi bersama lagi antara Biro Hukum, KPID dan Kominfo bersama dengan Sekda NTT agar nasib ketiga orang honorer ini diperhatikan, dengan memperkerjakan lagi di dinas tersebut. Sebelum tanggal 31 Januari, semua pihak akan dihadirkan untuk memberikan solusi terbaik agar nasib ketiga orang ini tidak dibiarkan terkatung-katung.

Secara terpisah salah satu tenaga honorer, Aprianus Dominggus Rede mengatakan, dirinya sudah menjadi tenaga honorer selama 4 tahun di Dinas Kominfo NTT. Kehadiran mereka di Komisi I untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi setelah KPID yang selama ini mereka bekerja tidak lagi bergabung dengan dinas. Permasalahan yang mereka lihat janggal ketika memasuki tahun 2018 ada tiga orang tenaga honor baru direkrut kepala dinas. Padahal, mereka yang sudah sekian lama mengabdi usulan menjadi tenaga tetap sudah diajukan hanya belum ada SK. “Kami merasa tidak nyaman, kenapa kami tidak diperhatikan, tetapi rekrut lagi tiga orang tenaga honor yang baru.Ini ada apa sebenarnya. Kami komunikasikan dengan orang di dinas bahwa nama kami sudah diajukan dan total kami ada tujuh orang dan masuk dalam pembiayaan dana rutin seharusnya. Kami pertanyakan kenapa rekrut orang baru. Kami ke SKPD lain konsultasi dan mereka anjurkan datang ke Komisi I makanya kami datang,” katanya.

BACA JUGA  Meriahnya, Malam Penghargaan Nusantara Platinum Award 2019

Dirinya berharap dari pengaduan ini, pihak Dewan bisa memperhatikan nasib para tenaga honorer yang ada untuk tetap bekerja di dinas bersangkutan. Sebagai orang kecil nasib mereka bisa diperhatikan oleh dewan dan pemerintah NTT.

 

( Laporan : Erni Amperawati)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkini