oleh

DPRD Wajo Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan P-APBD TA 2020 Menjadi Perda

Porosnusantara.co.id WAJO Sulsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo menyetujui dan mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna V masa sidang pertama 2020/2021, Jumat (24/9/2020).

Dalam rapat paripurna V masa sidang pertama 2020/2021 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Wajo, HA Alauddin Palaguna. didampingi Wakil Ketua I, H Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II, Andi Senurdin Husaini.

Ketua DPRD Wajo, HA Alauddin Palaguna dalam rapat tersebut menyampaikan, setelah melalui proses yang panjang dan beberapa kali melakukan pembahasan untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wajo, akhirnya raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wajo disahkan jadi perda dan dapat segera dilaksanakan.

“Semoga dengan disepakati dan ditandatanganinya rancangan perda tentang Perubahan APBD TA 2020 menjadi perda, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Wajo,” imbuhnya.

Bupati Wajo, H Amran Mahmud menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas perhatian dan antusiasmenya selama proses pembahasan. Terutama atas segala saran-saran konstruktif yang telah diberikan demi kesempurnaan rancangan peraturan daerah ini.

Hasil kesepakatan ini, katanya, akan menjadi bahan proses evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Tentunya saran-saran tersebut akan menjadi perhatian serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Utamanya dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Terkait dengan retribusi pelayanan pasar, Amran Mahmud menjelaskan perubahan struktur tarif retribusi pelayanan pasar yang mengakomodasi penambahan objek baru dan mengatur klasifikasi pasar tradisional/rakyat dalam empat tipe pasar berdasarkan luas lahan dan jumlah pedagang.

Selain itu, lanjutnya, dalam retribusi pelayanan pasar ini juga telah mengakomodasi retribusi non tunai bertujuan untuk pengelolaan retribusi pasar lebih transparan dan akuntabel, serta lebih mudah dikontrol setiap saat.

“Untuk pengelolaan retribusi non tunai ini penyetoran retribusi dilakukan melalui sistem elektronik. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini,” ungkapnya.

(Adv-humas dprd-wajo*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini