Kejari Wajo Dinilai Tergesa – Gesa Menetapkan Tersangka

Kejari Wajo Dinilai Tergesa – Gesa Menetapkan Tersangka

450 views
0
SUDIRMAN S.H ( kuasa hukum SAHARUDDIN untuk praperadilan kejaksaan Negeri Wajo)

WAJO SULSEL, POROS NUSANTARA – Tersangka Pekerjaan peningkatan PUSKESMAS Tosora menjadi PUSKESMAS Rawat Inap dengan Nilai Kontrak Rp. 807.326.000,- Tahun anggaran 2016 pada Dinas Kesehatan Kab.Wajo, yang dilaksanakan oleh CV. FADEL GEMILANG PERKASA, yang diduga dilakukan oleh SAHARUDDIN selaku rekanan.

Muh Efendi Adik Saharuddin, mengatakan Pihak Kejaksaan Negeri Wajo tergesa-gesa dan memaksakan jadi Tersangka Kakaknya (Saharuddin) “saya kira nanti bisa dijadikan tersangka orang tertuduh melakukan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi, bilamana ada hasil AUDIT Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas Rawat Inap, sepengetahuan saya belum ada hasil  AUDIT BPK, makanya Kalau kakak Saya dijadikan tersangka tentu ada hasil AUDIT BPK berapa kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan Pekerjaan Puskesmas tersebut, bukan sebaliknya hanya Penyidik  Kejari Wajo yang melakukan penafsiran kerugian keuangan Negara”, Ucapnya.

Muh Efendi, menilai “tersangkanya kakak saya ada diskriminasi, karena dari 7 (tujuh) Pekerjaan Puskesmas sejak Tahun 2015 / 2016 di Kabupaten Wajo Hanya kakak saya dijadikan tersangka,  Seperti Pekerjaan Puskesmas Pitumpanua dilaksanakan ole CV. SIXT, Puskesmas keera dilaksanakan oleh CV.Tiga Saudara , Puskesmas Belawa dan Puskesmas Gilireng di laksanakan Oleh CV.Oya Reski. Ketiga Rekanan ini hanya satu kali dipanggil Oleh Kejaksaan Negeri Wajo, saya bertanya-tanya apakah ketiga rekanan ini melakukan pengaturan atau gimana, Karena Kakak Saya saat diproses sempat  terdengar sindiran-sindiran, sehingga ketiga rekanan Pekerjaan Puskesmas yang terproses, Yakni  CV. WalennaE, CV. AL Ilham dan CV.Fadel Gemilang Perkasa sempat  ada terkumpul dana  sebesar Rp. 500 juta, Namun tidak deserahkan ke Kejaksaan”, Ucapnya.

Sehubungan karena tergesa-gesanya atau pihak kejaksaan Negeri Wajo memaksakan menjadikan tersangka SAHARUDDIN, maka pihak Keluarga kami menempuh jalur Hukum dalam Hal Mempra-pradilankan Kejari Wajo dengan Menunjuk Kuasa Hukum SUDIRMAN. SH salah satu Pengacara Muda yang berdomisdili di Kabupaten Wajo, kemarin  Hari Jumat telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengkang, Semoga Pra-Pradilan membuka mata Penegak Hukum di Kabupaten Wajo, bahwa tidak boleh sewenang-wenang menetapkan orang tersangka terduga melakukan pelanggaran tindak Pidana Korupsi, bilamana belum  ada Hasil AUDIT BPK, Tegas Muh Efendi Adik Saharuddin.

Sudirman.SH selaku Kuasa Hukum Saharuddin, membenarkan permohonan pra pradilan Saharuddin telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengkang Jumat 30 November 2018, sekarang tinggal menunggu jadwal sidang, saya dan wahyuddin. SH dipercayakan selaku Kuasa Hukum Saharuddin untuk mengajukan Pra pradilan melawan Kejaksaan Negeri Wajo.

Sudirman Menambahkan Pra pradilan diajukan atas Penetapan Saharuddin sebagai tersangka Kasus Korupsi Proyek Pekerjaan Puskesmas Tosora menjadi Puskesmas rawat inap Tahun 2016, dimana kami nilai penetapan tersangka tersebut menyalahi berbagai ketentuan perundang – udangan, Bahwa Kerugian Negara menurut Undang undang BPK, Undang undang Tipikor dan Undang undang perbendaharaan Negara harus dihitung secara riil, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkama Agung Nomor : 04/Bua.6/Hs/XII/2006 tanggal 09 Desember 2016 mensyaratkan kerugian Negara harus diaudit oleh BPK.- Jelas Sudirman Kepada Poros Nusantara.

Sementara Kasi Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Negeri Wajo Nova Aulia Pagar Alam.SH yang dihubungi Ponsel selularnya mengatakan, “aktif tapi tidak diangkat dan di sms demi berimbangnya pemberitaan di Poros Nusantara, sampai berita ini naik cetak di online Poros Nusantara Jakarta tidak ada jawaban dari Pidsus Kejari Wajo”.

Aktivis LPPN-RI Muh Marsose, mengatakan dari tujuh Pekerjaan Puskesmas di Kabupaten Wajo Pada anggaran Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kab.Wajo, sebenarnya Tahun 2015 ketujuh Pekerjaan Puskesmas dilaksanakan oleh Para Kontraktor, namunpun belum memiliki Surat Perinta Kerja ( SPK ) dari Pengguna anggaran istilanya para rekanan curi star, Tapi kalau masalah Kerugian Keuangan Negara tentu harus ada hasil audit BPK dan kita harus melihat dari asas mamfaat Puskesmas yang telah dibangun oleh rekanan tampa ada anggaran pada tahun 2015, sedangkan kalau menyangkut kesalahan prosedur atau pelanggaran administrasi ketujuh Pekerjaan Puskesmas dinilai telah melanggar, ya itu tadi belum ada anggaran tahun 2015 sehingga tidak  dibuatkan SPK dari Pengguna anggaran (Dinas Kesehatan Kab.Wajo) sedangkan Rekanan sudah melakukan pekerjaan.

Jadi Kalau memang Pihak Kejaksaan Negeri Wajo betul–betul ingin menegakkan Hukum di Kab.Wajo tentu tidak ada istilah tebang pilih, Masa Cuma Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora menjadi rawat inap Rekanannya ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan keenam Pekerjaan Puskesmas lainnya hanya sebatas Lidik, apa bedahnya Pekerjaan Puskesmas Tosora dengan yang lainnya kan sama-sama bekerja tanpa SPK pada tahun 2015.

Daftar  : Nama – nama Rekanan Pekerjaan Puskesmas Anggaran Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kab.Wajo.

  1. Fadel Gemilang Perkasa Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Tosora Menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp. 807.326.000,-
  2. AL Ilham Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Liu Menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp. 807.052.000,-
  3. WalennaE Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Salobulo menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp. 806.860.000,-
  4. Tiga Saudara Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Keera menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp. 805.880.000,-
  5. Oya Reski Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Belawa menjadi Puskesmas Poned dengan anggaran Rp. 1.800.970.000,-
  6. SIXT Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Perawatan Puskesmas Pitumpanua dengan anggaran Rp. 1.502.250.000,-
  7. CV.Oya Reski Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Gilireng Menjadi Puskesmas Poned dengan anggaran Rp. 1.800.880.000,-

Laporan : Marsose

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY