Sinergitas dan Integrasi Indikator Kinerja Kunci dalam Dokumen Perencanaan

Sinergitas dan Integrasi Indikator Kinerja Kunci dalam Dokumen Perencanaan

92 views
0

Kupang,Poros Nusantara – Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/ Walikota mengamanatkan, bahwa kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ( LPPD).

Hal ini tertuang dalam pasal 69 ayat (1) no 23 tahun 2018. LPPD ini mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yakni, urusan desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya. Sedangkan batas waktu penyampaian LPPD adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Biro Pemerintahan setda Provinsi NTT,
melalui Kabag Otonomi Daerah, Selfi H. Nange,
Selfi H. Nange, M.Si, M. Pub.Pol memimpin rapat bersama di Setda Provinsi NTT, Kamis (20/9/2018).

Rapat yang mengundang beberapa organisasi perangkat daerah( OPD) diantaranya, Bapeda, Biro Organisasi dan perangkat daerah lainnya,  membahas  sinergitas dan integrasi Indikator Kinerja Kunci( IKK) kedalam dokumen perencanaan.

Menurut Selfi, penyusunan LPPD masih menemui kendala,seperti  ketidak pastian waktu penyampaian, data indikator kinerja kunci( IKK) yang tidak akurat, IKK  yang disampaikan tidak disertai data pendukung. Kendala lain yang sangat Krusial katanya, perangkat daerah tidak memprogramkan dalam kegiatan sesuai indikator yang ada, padahal semua IKK tersebut sudah sesuai standart pelayanan minimal( SPM).

“Kegiatan rapat ini juga mendukung salah satu output proyek perubahan,  ketika saya menjadi  peserta diklat PIM-III tahun 2018. Rapat ini dimaksud untuk menyelaraskan dan harmonisasi program atau kegiatan dalam dokumen perencanaan ( RPJMD). Hal ini juga searah dengan amanat permendagri no 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara perubahan RPJPD dan RKPD,” ” katanya.

Dengan adanya pembahasan yang intens tersebut,  diharapkan dapat terwujud sinergitas dan integrasi IKK pada LPPD  kedalam dokumen perencanaan, sehingga perangkat daerah lebih fokus dalam melaksanakan program/kegiatan karena IKK sudah masuk dalam RPJMD dan terjadi peningkatan capaian indikator pemerintah daerah.

Laporan : Erni Amperawati

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY