Ketua Komnas HAM : Penegakan HAM Baru Sebatas Wacana

Ketua Komnas HAM : Penegakan HAM Baru Sebatas Wacana

100 views
0

Jakarta, Poros Nusantara – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menghargai komitmen politik pemerintah yang mencantumkan dalam Nawa Cita yang berbunyi, “Menghargai HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Gagasan ini, lalu bergulir dituangkan kedalam program kerja pemerintah, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Tidak hanya itu, Komnas HAM juga mencatat beberapa kemajuan kondisi pemenuhan HAM sepanjang 4 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, diantaranya dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan restitusi hak atas wialayah adat. Namun, pelaksanaan pada aspek-aspek lain masih dalam sebatas wacana dan meleset dari rencana. Demikian diungkapkan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM di Jakarta dalam diskusi yang bertajuk, “4 Tahun Pemerintah Jokowi, Bagaimana Wajah HAM hari ini?”, di Jakarta. (19/10/2018)

Menurut Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diberikan tugas untuk mewujudkan kondisi yang kondusif terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, merasa terpanggil untuk mengawal, mendorongKetua Komnas dan melakukan evaluasi program Pemerintah Jokowo-JK periode 2014-2019 di bidang pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM agar dapat terlaksana dengan baik, turukur dan terjadwal.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan selama kurun waktu 4 tahun Pemerintah Jokowi-JK, Komnas HAM memberikan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. “Pertama,  agenda penuntasan pelanggaran HAM berat pada masa lampau. Berkas-berkas kasus telah diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung sejak awal tahun 2002, diantaranya peristiwa 1965/1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa Talangsari tahun 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Ditambah dengan tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh yakni kasus Jambu Kepok, Kasus Simpang KKA dan yang paling akhir kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018,” jelas Ahmad.

Meskipun berkas sudah diserahkan, namun hingga kini belum ada langkah konkrit dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ketahap penyidikan dan penuntutan, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “Ketidakjelasan atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat merupakan bentuk dari pengingkaran atas keadilan (Justice delayed is justice denied), “ kata Ahmad.

“Anehnya, pemerintah melalui Kemenkopolhukam malah mewacanakan penyelesaian melaui mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut dengan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang kemudian dirubah menjadi TIM GabunganTerpadu Penyelesaian Pelanggaran tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) itu dinyatakan tidak berlaku oleh Mahakamah Konstitusi, maka jalan satu-satunya penyelesaian adalah melalui mekanisme judisial,” kata Ahmad.

Catatan kedua, kata Ahmad, penanganan konflik sumber daya alam, konflik sumber daya alam masih menjadi pengaduan yang banyak disampaikan ke Komnas HAM. Berbagai isu konflik SDA masih mewarnai dalam perjalanan 4 tahun Pemerintah Jokowi – JK, jika beberapa tahun lalu konflik SDA hanya didominasi pada isu perkebunan, pertambangan dan kehutanan saja. Namun, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam kurun empat tahun terakhir, banyak juga pengaduan masyarakat terkait dengan pembangunan insfrastruktur, yang terdiri dari pembangunan jalan Tol, Revitalisasi Jalur dan Stasiun Kereta Api, Pembangunan Bandara dan Pembangunan Waduk dan lain-lain.

“Tidak hanya itu, masyarakat juga melaporkan konflik lahan di perkebunan, pertambangan dan kehutanan ke Komnas HAM. Komnas HAM menghargai upaya pemerintah saat ini, terkait pengembangan program reforma agraria dan tepat pada lahir UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Reforma Agraria. Namun disatu sisi masih terjadi tindakan kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk anggota masyarakat hukum adat. Selain itu, Komnas HAM juga menyanyangkan tidak diaturnya pembentukan Lembaga penyelesain konflik agraria dalam PerPres tersebut,” jelas Ahmad.

Hal senada juga disampaikan, Muhammad Chairul Anam, salah satu anggota Komnas HAM. Menurut Chairul Anam penegakan HAM hanya sebatas komitmen perintah, dan tidak ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa perintah presiden dilaksanakan dengan baik. “Seandainya, hal itu dilaksanakan dengan baik maka akan banyak kasus yang bisa diselaikan. M Chairul AnamSebenarnya, sederhana dalam melaksanakan perintah presiden tersebut, misalnya dengan melaksanakan  penyelidikan, pencarian barang bukti dan dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Chairul Anam.

Lebih lanjut, Chairul Anam memaparkan  alasan  presiden memerintahkan penegakan HAM yang tidak disertai mekanisme untuk memastikan efektivitas perintahnya sehingga orientasi politik Hak Asasi Manusianya kita anggap terlalu kuat. “Seandainya, orientasi politik Hak Asasi Manusianya terang benderang, maka problem-problem itu akan segera selesai,” paparnya.

“Khususnya, kasus penyelesaian yang mendapat perhatian publik dan kasus itu tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan ribuan kasus yang diterima pengaduan Komnas HAM.  Kalau saja dilaksanakan oleh presiden dengan perintah dan pengawasan    yang efektif, maka kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan dan angkanya akan turun,” paparnya.

“Misalnya, kasus almarhum Cak Munir yang sebenarnya kasus ini sudah ada komitmen dari Kapolri (Walaupun ini dengan pertanyaan) ketika mengangkat Kabareskim, disitu sebenarnya tinggal diberikan perintah untuk menindaklanjuti, maka pasti akan jalan. Jika minta batuan Komnas HAM, akan kita dukung langkah positif tersebut,” tegasnya.

Lalu, Ia mengharapkan mengharapkan kepada Pemerintah ada sesuatu yang dihasilkan dengan cara mengefektifkan dan memaksimalkan perintah yang sudah ada. “Sungguh disayangkan, sebagai negara hukum perintah dari otoritas dari kewenangan yang paling tinggi tapi tidak bekerja dengan baik dan menjadi catatan buruk dalam kontek negara hukum itu sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu,  Sandrayati Moniaga, Wakil Komnas HAM, menambahkan penjelasan  Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang jelas mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran berat melalui proses Yudisial. “Pasal 47 ayat 1 dan 2, mengatakan bisa dilakukan diluar pengadilan yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tapi karena Undang Undang KKR sudah dibatalkan oleh MK, harus ada Undang Undang baru yang menjadi dasar kalau membentuk mekanisme rekonsiliasi. Jadi, itu concern Komnas HAM,” imbuh Sandra.

Lebih lanjut, Sandrayati menjelaskan poin yang kedua yaitu agraria yang menjadi pengaduan terbanyak diterima Komnas HAM.Sandrayati Moniaga “Kami mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan telah melakukan pengakuan terhadap hutan-hutan adat serta mengembangkan program kehutanan sosial. Namun Kami menyayangkan sampai saat ini tidak ada mekanisme khusus untuk penyelesaian konflik agraria,” lanjutnya.

“Sebenarnya, hal ini dimandatkan Tap MPR No.9 Tahun 2001. Jadi, Tap mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam salah satunya mensyaratkan harus ada penyelesaian konflik ini dulu. Sebelum melakukan reforma agraria,” ungkap Sandrayati.

Lalu, Sandrayati juga menyoroti kasus yang ketiga, yaitu maraknya berkembang isu-isu intoleran atau kekerasan yang berbasis ekstimisme. Kami melihat pihak pemerintah kurang tegas dalam menangani pihak-pihak bersikap ekstrim.

Laporan : Windarto.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY