Indonesia Inisiasi The Jakarta Rules

Indonesia Inisiasi The Jakarta Rules

58 views
0

Jakarta, Poros Nusantara – Tanpa disadari jumlah tahanan lansia makin membludak di lembaga pemasyarakatan. Data terakhir, menunjukkan ada 4500-an orang tahanan yang menghuni Lapas, baik karena dipenjara pada usia senja maupun  karena jumlah hukuman yang lama, lebih dari 15 tahun sehingga tua di Lapas. Masalah ini tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi di luar negeri pun menghadapi masalah yang sama. Maka dari itu, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM menginiasi terbentuknya komitmen bersama yang tertuang dalam “The Jakarta Rules”. Hal ini mengemuka pada saat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna Laoly membuka International Seminar on The Treatment of Elderly Prisoners, di Jakarta (17/10/2018).

Seminar on The Treatment of Elderly Prisoners diikuti oleh beberapa Negara terutama dari Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura dan sebagainya. Menkumham, Yasonna Laoly mengharapkan dari Seminar ini menghasilkan suatu komitmen Internasional, mengenai bagaimana cara menangani  narapidana yang sudah lanjut usia. “Misalnya, dengan menyediakan tempat pegangan untuk shalat agar dapat berdiri kembali. Lalu, tempat toiletnya harus duduk. Tersedia Poliklinik yang ada treatment psikologi dan jam berkunjungnya juga berbeda. Pokoknya benar-benar ramah,” ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, The Jakarta Rules harus didorong sampai ke PBB. “Maknya kita undang UNODC  (United Nations Office on Drugs and Crime) dan ICRC (International Committee of the Red Cross)  suatu organisasi kemanusiaan Internasional. “Melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan (PAS), membuat standar bagaimana treatment untuk orang tua. Pasalnya, ke depan jumlah orang tua makin banyak, seperti di Jepang,” kata Yasonna.

“Sebentar lagi, Indonesia akan menyusul. Apalagi jumlah narapidana orang tua over kapasitas dan mereka peras ketika anak-anaknya datang. Maka, Ditjen Lapas sangat berkeinginan menangani masalah ini dan mereka sangat menghargai upaya ini,” ujar Yasonna.

Soal Napi yang Kabur di Palu

Selain itu, Menkumham juga menyoroti masalah tanahan yang kabur di Palu dan Donggala pasca gempa dan tsunami. Menurutnya, sebagian besar narapidana sudah kembali.   “Saat ini angkanya dibawah 1000 orang yang kembali. Bahkan di daerah lain, seperti di Solo sudah ada yang melapor ke pihak berwajib,” ungkap Yasonna.

Yasonna menegaskan selama waktu tanggap darurat para Napi akan dibiarkan terlebih dahulu. “Kita bisa bayangkan kalau dari keluarganya ada yang meninggal. Tidak boleh dipanggil secara paksa. Tapi waktu tanggap darurat  sampai 26 Oktober 2018, kita harap baik-baik. Kalau tidak mau juga, maka kita akan melibatkan pihak kepolisian. Saya yakin yang agak bandel paling 5 persen. Tapi kita lihat, pasti kita akan berkoordinasi dengan Polda setempat,” tegas Yasonna

Sementara itu, Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami menambahkan  data per tanggal 16 Oktober 2018, Jumlah napi sebelum ada gempa sebanyak 566 orang, sudah ada di dalam 286, jumlah yang masih diluar ada 275 orang, ada di Rutan lain sebanyak 5 orang.

Menurut Sri, total napi perempuan di  Palu, ada 96 orang. Di dalam lapas 46 orang, diluar Lapas 50 orang, 18 diantaranya sudah melapor. “Jadi, yang diluar ada 32. Kemudian, yang di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jumlah sebelum ada pelarian 28 orang, sekarang yang berada di dalam ada 23 orang, yang sudah lapor 5 orang. Kemudian di Rutan Palu, Jumlah WPP ada 458 orang, sekarang yang ada di dalam berjumlah 190 orang, yang sudah lapor dan masih berada diluar 248 orang,” ungkapnya.

“Rutan Donggala jumlah sebelum gempa, ada 342 dan berada di Rutan 39 orang, dan dititipkan Rutan Palu, ada 52 oarang, titip di LPP ada 10 orang, titip di LPKA ada 1 orang. jadi, sekitar ada 38 persen  yang masih berada di luar,” ungkapnya.

Dalam menangani masalah tersebut, Dirjen PAS sudah bekerjasama dengan Kakanwil, Kadipas dan jajaran sudah rapat bersama dengan Kapolda dan Pemrpov.  “Dengan adanya masa perpanjangan masa tanggap dururat, maka mereka juga diberi kan kesempatan sebelum ditetapkan sebagai DPO,” ujar Sri.

Terkait dengan pembangunan Lapas kembali, Dirjen PAS mengatakan kondisi 3 hari setelah gempa, dimana 3 blok di Lapas roboh, pagar semua roboh, rutan Palu hanya retak-retak pagarnya, sementara Rutan Donggala habis, Masjid dan kantor depan. Di Parigi, pagarnya semua roboh, tapi napinya berada di dalam. “Yang masih mungkin dititipkan di Rutan Palu, kalau bloknya masih mungkin, bisa dipergunakan bisa dipakai,” ujar Sri.

“Sekarang ini, Kami sedang mengoptimalkan anggaran dari beberapa kegiatan misalnya untuk merapikan pagarnya dulu. Untuk Rutan Donggala belum bisa diapa-apakan  karena belum punya anggaran,” ujar Sri.

Laporan ; Windarto

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY