Aliansi BEM Sumbar Tolak Presidential Treshold

Aliansi BEM Sumbar Tolak Presidential Treshold

35 views
0

Padang, Poros Nusantara – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumbar terkait penolakan Presidential Treshold (9/8).

Dalam aksi tersebut turut dibentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan Tolak Presidential Threshold, Indonesia Darurat Demokrasi, Ambang Batas Bunuh Demokrasi dan #Save Demokrasi. Sementara dalam aksi tersebut, Presma BEM UNP, Tanzilal Wanda Rizki mengatakan bahwa dengan adanya Presiden Treshold kita hanya dihadapkan pada dua pilihan saja yakni Jokowi dan Prabowo, padahal masyarakat Indonesia berjumlah 250 juta orang. ” Kita hanya dipaksa untuk memilih dua orang tersebut, padahal Indonesia punya banyak penduduk “, ungkapnya.

Pihaknya juga menjelaskan sebagai mahasiswa ingin berkoordinasi dengan DPRD Sumbar terkait permasalahan yang ada dan jangan ikat mahasiswa dengan hanya dua orang saja. Dalam aksi tersebut puluhan mahasiswa disambut oleh Sekwan Sumbar, H.Raflis mengingat anggota legislatif yang mereka tunggu tidak kunjung datang menemui.

Saat bersama Sekwan, kelompok mahasiswa itu menjelaskan 5 kajian yang menjadi alasan mereka menolak Presidential Treshold.

Salah satu kajiannya yaitu tidak adanya basis angka hasil pemilu legislatif yang bisa dijadikan dasar untuk persyaratan pencalonan presiden, karena Pemilu dilaksanakan secara serentak.

Sementara beberapa kajian lainnya seperti ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu telah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden.

Sedangkan BEM KM Unand, Faizil Putra Jambak mengatakan bahwa tidak ada basis angka hasio Pemilu legislatif yang bisa dijadikan dasar untuk persyaratan pencalonan presiden karenakan Pemilu dilaksanakan secara serentak. Pihaknya menambahkan bahwa secara politik, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden juga akan dianggap membatasi kesempatan Partai atau warga negara lain maju menjadi pasangan calon presiden. ” Ketentuan ambang batas pencalonan presiden justru berpotensi menyulitkan Jokowi jika mencalonkan diri kembali menjadi presiden, apalagi bagi parpol lain yang punya kursi lebih sedikit “, jelasnya.

Di sisi lain, Sekwan DPRD Sumbar, Raflis menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hak jawab karena merupakan pegawai negeri sipil, namun terkait penyampaian mahasiswa dan juga aspirasinya akan disampaikan besok kepada anggota DPRD Sumbar.

 

( Laporan : Risang )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY