Aliansi BEM Sumbar Tuntut Masalah Energi

Aliansi BEM Sumbar Tuntut Masalah Energi

105 views
0

Padang, Poros Nusantara – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar menggelar aksi di Kantor DPRD Sumbar (03/08) dengan tema ” Tak Berdaulatnya Energi di Indonesia “. Aksi yang diikuti oleh sekitar 30 mahasiswa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BEM UNP Padang, Tanzilal Wanda Rizki.

Dalam pantauan media terdapat beberapa spanduk yang dibentangkan dengan tulisan diantaranya Energi Tak Berdaulat, Rakyat Kian Tercekat, Energi Tak Berdaulat, hingga Coba Pikirkan Rakyat, Pak!!!. Sementara dalam orasinya, Wanda Rizki mengatakan bahwa mahalnya energi listrik membuat masyarakat terbebani. Hal tersebut merupakan ironi di negeri kita yang kaya akan sumber energi, jelasnya.

Pihaknya menambahkan bahwa pemerintah harus bisa memanfaatkan energi seoptimal mungkin dan tidak menaikan harga energi atau BBM yang ada di Indonesia karena rakyat akan merasa sengsara dengan naiknya harga BBM. Kenaikan tersebut juga merugikan rakyat kecil, apalagi naiknya secara diam – diam ujarnya. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa memohon adanya kebijakan pemerintah yang tidak menaikan harga BBM dan energi listrik.

Sedangkan Ketua BEM SI Sumbar, Jaka Perdana mengatakan terkait Minerba, ‌belum semua perusahaan memiliki ijin tambang. Di Sumbar tambang emas ilegal tidak berwawasan lingkungan masih banyak ditemukan di daerah Solok Selatan, jelasnya.

Sedangkan terkait TDL Listrik, ‌kebijakan penetapan TDL bukan dilakukan oleh PT. PLN (persero) melainkan pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diatur dalam undang – undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan mekanisme penentuan tarif tenaga listrik.‌” Sejak tahun 2016 TDL telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, kurang lebih sekitar 200% dan dalam hal menaikan tarif, pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh “, ungkapnya.

Pihaknya menambahkan bahwa ‌masalah internal pertamina yakni masih belum adanya direktur utama dan wakil direktur utama pertamina membuat masih pertamina kesulitan menjalankan berbagai kebijakan.

 

( Laporan : Risang )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY