Pembebasan Lahan Tak Kunjung Tuntas, Untuk Hotmix Terkendala

Pembebasan Lahan Tak Kunjung Tuntas, Untuk Hotmix Terkendala

172 views
0

Solok Selatan, Poros Nusantara – Proses pembebasan lahan untuk jalan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) di jorong Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Solok Selatan (Solsel) tak kunjung tuntas yang berdampak pada tertundanya perbaikan akses jalan dipusat kabupaten Seribu Rumah Gadang itu.

Setidaknya, diruas itu masih ada sekitar 7 kepala keluarga (KK) pemilik bangunan yang belum ada kesepahaman terkait pembebasan lahan. ” Kami sudah menemui warga pemilik bagunan, namun setelah kita lihat dan simak dari mekanisme pembebasan lahan perbaikan jalan provinsi ini. Terjadi miskomunikasi antara tim pembebasan lahan dengan pemilik yang masih saling mempertahankan ego “, ungkap Kepala Jorong Durian Taruang, Sumawardi Senin (9/7).

Salah satu, dampak dari belum ada kesepahaman atau penyelesaian pembebasan lahan tersebut menyebabkan kuncuran anggaran oleh Pemprov Sumbar sejak 2015 lalu, terpaksa harus dialihkan ke lokasi lainnya tiga kali berturut – turut. Hal ini menyebabkan ruas jalan provinsi terbengkalai dan semakin hancur sejak terjadi kerusakan. ” Sudah tiga kali dialihkan, akibat warga menuntut ganti rugi sesuai aturan awal ketika lahan dan bangunan di ukur oleh tim konsultan. Ini yang kita ketahui “, ujarnya.

Andit Mister, pemilik bangunan mengatakan, kesalahan pembebasan lahan ini, bukan dari masyarakat. Tapi, tidak sesuai ganti rugi dengan nilai bangunan yang dimilikinya. ” Masa iya, nilai bangunan senilai Rp. 25 juta harus diganti rugi Rp. 7 juta “, katanya.

Saat pengukuran dan kesepakatan awal di tahun 2014 lalu, nilai ganti rugi berbeda dengan nilai satu tahun kemudian, hingga sekarang. Yang disesalkannya, disaat ia masih berduka. Tim pembebasan Pemkab Solsel datang menemuinya dengan membawa selembar kertas dan kwitansi untuk ditanda tangani.

Tapi isinya kosong, tidak ada jumlah ganti rugi dalam rupiah dicantumkan. Ia pun menolak dan tidak mau menandatangani, ” Saya kesal dan keberatan menandatangani. Bahkan tim yang datang bernada tidak sedap, kalau bapak tidak mau menandatangi dan mengganti rugi, nanti bapak bisa berurusan dengan hukum. Ini yang tidak mengenakan bagi saya, mereka kira saya orang bodoh “, katanya.

Afridal, pemilik lahan dipinggir jalan provinsi di Durian Taruang, mengungkapkan hal yang berbeda. Tidak sesuai ganti rugi dengan saat pengukuran awal, sesuai Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam hal pembangunan jalan.

Dalam aturan pembebasan bangunan, harus disinkronisasikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai bidang tanah, tanaman dan bangunan yang terkena dampak pembangunan. ” Kenyataannya belum sesuainya mekanime ganti rugi dengan apa yang sudah tercantum di dalam aturan yang ada. Ini yang kami minta penjelasan dan ganti rugi yang semestinya “, katanya.

Diakuinya, ada sekitar 7 KK yang belum bebas. Namun pihak warga ingin langsung Kepala Dinas atau kepala daerah yang turun. Sebab, kami ingin kejelasan, dan belum bebasnya persoalan lahan ini, bukan kesalahan dari masyarakat. ” Kalau sesuai aturan, kami mau dalam hal ganti rugi lahan. Buka aturan dan mekanisme pembebasan lahan dan bangunan “, ucapnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan Solsel, Hanif Rasimon menjelaskan, lambatnya persoalan pembebasan lahan lebih disebabkan terjadinya miskomunikasi pihak Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, namun ia berjanji akan langsung menelusuri kembali pada pemilik bangunan. ” Semoga ada kesepahaman pembebasan bangunan jalan provinsi di Durian Taruang, sehingga kegiatan hotmix dapat terlaksana, dengan baik dengan anggaran senilai Rp. 6 miliar dari APBD Provinsi “, katanya.

Hanif mengatakan, jika saat pihaknya turun dan berkoordinasi dengan pemilik bangunan. Maka harus dilakukan pengaspalan, titik yang belum bebas tersebut ditinggal dulu. ” Tapi pihak PU Sumbar, tetap berharap Pemkab melakukan pembebasan disaat dilakukan hotmix jalan. Selama ini yang turun, memang tim pembebasan lahan. Nanti, saya akan turun berkoordinasi. Sebab sudah tiga kali pengalihan anggaran ruas itu, akibat tak kunjung selesai pembebasan bangunan dipinggir jalan tersebut “, tuturnya.

Hanif menyebutkan, dia tak menyalahkan masyarakat dan anggotanya saat turun ke lapangan. ” Hanya miskomunikasi saja antara tim pembebasan tanah dan bangunan dengan pihak pemilik. Kita telusuri dulu, dimana kendala sebenarnya. Apa solusinya, yang bisa disepakati agar betul – betul bebas. Sebab ini berada di pusat Kabupaten Solsel “, katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman mengatakan, sesuai aturan yang ada upaya negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan harus memakai jasa konsultan. ” Kebetulan setelah konsultan turun, pemilik lahan tidak menyetujui harga yang ditawarkan. Kitapun tentu tidak ingin harga pembebasan melebihi harga sesuai ketentuan konsultan atau mengambil resiko. Pemilik lahan menginginkan disamakan dengan harga yang lama sebelum ada aturan menggunakan konsultan yang cenderung lebih tinggi, tentu tidak bisa “, ucapnya.

Upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan dengan para pemilik lahan oleh pihak Pemkab Solsel. ” Saya sudah lakukan pendekatan secara personal tapi belum berhasil. Untuk harga saya tidak bisa juga intervensi sebab berisiko, dan harga juga sudah ditentukan oleh pihak konsultan yang ditunjuk pihak dinas terkait di provinsi “, ujarnya.

Sementara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solsel, juga mendesak agar pihak dinas terkait secepatnya melakukan pembebasan lahan. Dan mesti melakukan pembebasan sesuai mekanisme yang ada, sehingga dalam pembebasan tersebut tidak ada yang di rugikan. ” Kita PWI mendesak agar pembebasan tanah dan bangunan jalan provinsi itu segera tuntas “, tutup Henrivon selaku Ketua PWI Solok Selatan.

 

( Laporan : Sudirman R )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY