Gubernur NTT Ingatkan 6 Hal di Rakor P4K

Gubernur NTT Ingatkan 6 Hal di Rakor P4K

49 views
0

KUPANG, POROS NUSANTARA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya mengingatkan 6 hal pada rapat koordinasi (rakor) Pelaksanaan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaan (P4K) tingkat Provinsi NTT tahun 2018. Salah satu hal yang diminta Gubernur Frans agar urusan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni maka perlu disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum uang berkualitas.

Gubernur Frans yang akan mengakhiri masa tugas memimpin NTT selama dua periode pada Juli 2018 ini, ketika membuka kegiatan rakor P4K di Kupang, Rabu (6/6/2018) mengatakan, pelaksanaan rakor ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman diantara para pengelola program. Melalui Dinas Perumahan Rakyat, yang merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru terbentuk, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi program dan kegiatan yang tepat dari tingkat kabupaten sampai ke pusat. Menurutnya, pendalaman pemahaman dan keterkaitan urusan kewenangan sesuai dengan UU pemerintah daerah nomor : 23 tahun 2014 dan UU sektor harus betul-betul dipahami.

Oleh karena itu, lanjut Frans, dirinya perlu mengingatkan beberapa hal yang wajib ditaati dan diikuti. Menurutnya, hal-hal yang patut diperhatikan yakni, dalam meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni maka disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas. Selain itu, mewujudkan kawasan pemukiman yang berkualitas dan produktif, mewujudkan kegiatan pertanahan yang tertib, transparan dan akuntabel.
Gubernur Frans juga mengingatkan soal peningkatan cakupan layanan air bersih atau air minum dan ketersediaan akses sanitasi yang layak dan sehat. Juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, tata bangunan dan lingkungan.

“Urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ditetapkan sebagai urusan pemerintahan konkren yang wajib untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” pesan Frans.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NTT, Ir. Yulia Afra pada kesempatan ini mengapresiasi pesan yang disampaikan Gubernur NTT ini. Sebagai OPD baru tentu perlu dilakukan terobosan-terobosan terutama melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat.

Langkah yang diambil dengan melakukan penandatangan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementrian ESDM diharapkan program pengadaan rumah layak huni sesuai target tahun 2019 mencapai 100 persen bisa dipenuhi.

Menyinggung soal rumah tidak layak huni di NTT, Yulia mengakui masih cukup banyak. Selain itu, ketersediaan air bersih juga belum memadai sehingga diharapkan dengan kehadiran sumur bisa menjawabi kebutuhan mendasar warga NTT.

“Kita sebagai OPD baru terbentuk masih mendata di tingkat kabupaten. Kita akan terus bangun dengan memanfaatkan dana yang terbatas. Apalagi sekarang di NTT ada kegiatan pilkada di 10 kabupaten dan pilgub tentu anggaran lebih difokuskan ke kegiatan itu. Tapi saya kira dengan kita lakukan MoU dengan Kementrian ESDM ini, saya optimis semua yang kita programkan akan terlaksana walaupun secara bertahap,” jelas Yulia.

(Laporan : Erni Amperawati)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY