Aturan Tarif Pajak UKM segera Ditetapkan

Aturan Tarif Pajak UKM segera Ditetapkan

378 views
0

Jakarta, Poros Nusantara – Aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (PPh UKM) dari 1% menjadi 0,5%, prosesnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinyatakan sudah hampir rampung.

Hal tersebut terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 yang di dalamnya tertuang aturan mengenai PPh final UKM. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkeu Pajak Robert Pakpahan, saat ini aturan tersebut sudah berada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diterbitkan.

Robert menambahkan bahwa aturan itu sudah dikirim ke presiden dan selanjutnya ke Kemenkumham. “Itu sudah dikirim ke Presiden. Kemarin kalau enggak salah sudah di Kemkumham,” ujarnya kepada media di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/5).

Lebih lanjut dijelaskan, tarif pajak PPh final ini diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Nantinya, mereka diberi batas waktu selama beberapa tahun untuk melakukan pencatatan guna membayar PPh final.

Masih ungkap Robert untuk WP badan 3 tahun, setelah itu mereka harus pakai pembukuan. “Jadi yang orang pribadi dikasih 6 tahun untuk pencatatan, belajar sampai dia punya pembukuan yang rapih. Waktu itu cukuplah untuk belajar, abis itu harus pakai pembukuan,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan harmonisasi aturan pajak penghasilan (PPh) final UMKM sudah dilakukan. Dalam waktu dekat, aturan tersebut akan segera dikeluarkan. “Sudah selesai, nanti kami cek. Tidak ada masalah, naskah tidak ada yang berubah,” katanya.

Selain menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%, revisi aturan tersebut juga akan mencakup batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi (WP-OP) maupun wajib pajak badan UMKM yang nantinya akan memanfaatkan tarif PPh final.

WP akan diberikan waktu hingga beberapa tahun ke depan guna memanfaatkan tarif penurunan tersebut, serta melakukan pembukuan. Namun waktu yang akan diberikan kepada wajib pajak akan dibatasi selama 6 tahun ke depan.

Robert Pakpahan menambahkan, batasan waktu yang diberikan kepada WPOP UMKM selama 6 tahun dan kepada WP Badan UMKM selama 3 tahun. “Untuk WP Badan 3 tahun, setelah itu dia baru pakai pembukuan dan untuk WP-OP diberikan 6 tahun supaya mereka belajar,” pungkasnya. (Dbs/Slamet AW).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY