Nakertrans Belu Gandeng NGO Bentuk Satgas Perdagangan Orang

Nakertrans Belu Gandeng NGO Bentuk Satgas Perdagangan Orang

119 views
0

Kupang, Poros Nusantara  – Menyikapi maraknya perdagangan manusia ( Human Trafficking) yang terjadi di Nusa Tenggara Timur umumnya dan  Kabupaten Belu khususnya, maka Pemerintah Belu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Belu menggandeng NGO untuk sama – sama berkolaborasi program.

Upaya yang dilakukan Dinas ini bersama NGO  membentuk Satuan tugas ( Satgas) dan sosialisasi dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa. Demikian disampaikan Sekertaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Yulita M. Kali Mau, A.Md saat ditemui disela – sela kegiatan Rapat koordinasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara pemerintah Provinsi NTT dengan Kabupaten /Kota se – NTT bertempat di Hotel Naka, Kamis ( 5/4/2018).

ketenagakerjaanDikatakannya, untuk mensinkronisasikan semua program dan kegiatan yang ada ditiap – tiap Kabupaten serta untuk mengurangi pengangguran khususnya transmigrasi, dirinya setuju soal  perlu adanya sosialisasi program prosedur ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk  mengurangi pekerja migran Indonesia yang keluar mencari nafkah di negeri orang secara non prosedural. Menurutnya, rata – rata semua Kabupaten di NTT, pencari kerja banyak yang ilegal, berangkat tanpa dokumen yang jelas.

Untuk meminimalisir tenaga kerja ilegal, maka perlu banyak sosialisasi ditingkat Kecamatan hingga ke Desa.Sosialisasi ini juga harus langsung bersentuhan dengan masyarakat tingkat bawah, RT/RW dimana semua Perangkat Pemerintah  harus terlibat dalam hal pendataan penduduknya, agar bisa diketahui data yang jelas warga yang keluar bekerja secara legal maupun ilegal. ” Dengan pendataan warga masyarakat, maka kita bisa mengetahui dengan jelas jumlah penduduk kita. Kita bisa mengetahui dengan jelas jumlah yang keluar bekerja, karena begitu banyak penduduk, tapi kenyataannya tinggal sedikit saja, banyak yang keluar mencari kerja “, katanya.

Menyinggung  soal perdagangan orang ( Human trafficking ) yang marak di NTT dengan banyaknya peti jenazah yang diterima, Yulita mengatakan itu terjadi karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan.  Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi antara Pemerintah Kecamatan,  Desa dan Kabupaten dalam hal sosialisasi prosedur penempatan tenaga kerja.
Sementara ini, kata Yulita, Kabupaten Belu akan membentuk Satgas prosedur perdagangan orang ( PPO) dengan mengandeng Non Government Organisation( NGO) serta bekerjasama denga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu maupun lintas sektor terkait. Untuk  pelaksanaannya bertahap yaitu dimulai dari tingkat Kecamatan, Desa dan Kabupaten.

Menurutnya,  Satgas perlu dibentuk dikarenakan Kabupaten Belu berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, maka perlu ada pengawasan di Bandara maupun pelabuhan.  Selain itu juga, Naketrans Kabupaten Belu pada Tahun 2018 ini akan bekerjasama dengan Balai Latihan kerja ( BLK) Provinsi NTT untuk mengadakan pelatihan di bidang pertukangan dan asisten rumah tangga. Dirinya berharap, dengan kegiatan ini kiranya bisa bersinergi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan krusial dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di NTT.

 

( Laporan : Erni Amperawati )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY