Ribuan Warga NTT Turun ke Jalan Tuntut Kasus Human Trafficking

Ribuan Warga NTT Turun ke Jalan Tuntut Kasus Human Trafficking

171 views
0

Kupang, Poros Nusantara – Ribuan warga NTT melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan untuk menuntut pihak Polda NTT dan Pemerintah NTT menyelesaikan kasus human trafficking.

Para pendemo dari berbagai aliansi peduli NTT itu  melakukan aksi demonstrasi damai dari Mapolda NTT dan long march ke Kantor gubernur NTT. Seperti disaksikan Poros Nusantara, Rabu (28/3/2018), para warga yang kebanyakan aktivis perempuan, aktivis organisasi mahasiswa dan keluarga korban mendatangi Polda NTT dengan membawa spanduk bertuliskan Kecamatan terhadap penegak hukum dan Pemerintah.

Mereka juga membawa puluhan peti mati dan meletakan di pintu masuk Polda NTT. Beberapa orator dengan pengeras suara melakukan orasi bernada kecaman. Mereka mendesak Kapolda NTT untuk hadir di tengah mereka untuk berdialog bersama.  Setelah menunggu sekitar 30 menit barulah Wakil Direktur Umum Polda NTT mendatangi para pendemo. Saat itu dibacakan pernyataan sikap yang berisi tiga tuntutan sikap rakyat Indonesia di NTT yakni, moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, menangkap dan mengadili perdagangan orang dan pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang adalah bagian dari kolonialisme sehingga harus diturunkan dan dipenjarakan.

DEMO

Para warga menilai bahwa selama empat tahun terakhir, angka kematian buruh migran asal NTT melonjak tinggi. Bahkan dalam data BNP2TKI sekitar 90 persen korban buruh migran asal Indonesia yang meninggal di luar negeri pada tahun 2017 berasal dari NTT. Sampai tahun 2018 ini sudah 23 warga asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal dan dalam bahasa BNP2TKI mereka terbanyak adalah pekerja migran ilegal. Bahkan ketika jenazah mereka tiba di cargo bandara yang ditanya BP3TKI adalah mana surat identitas mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada rasa kedaruratan dan kemanusiaan.

Para pendemo menilai Pemerintah Daerah juga sama, tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di NTT, bahkan Presiden RI pun tidak memiliki rencana yang memadai untuk melawan perdagangan orang, padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan narkoba. Tuntutan warga NTT kepada pemerintah agar moratorium TKI ke Malaysia hanya boleh dibuka jika layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok Provinsi NTT karena sampai saat ini sebanyak 900.000 warga NTT tidak memiliki e-KTP terutama di desa-desa masih sekitar 50 persen belum terjangkau. BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT, BLK harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT serta anak-anak putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang memadai. Para pendemo juga meminta agar pemerintah NTT segera menyatakan bahwa NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang. Pemerintah Kabupaten/Kota juga segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan tindakan pencegahan.
Selesai di Polda NTT, massa berjalan kaki menuju kantor gubernur NTT.  Saat pendemo tiba di depan kantor gubernur, pintu pagar dalam kondisi tertutup. Beberapa anggota Satpol PP mendekati para pendemo untuk berdialog namun massa beringas menjebol pintu pagar. Setelah pintu terbuka sebagian menerobos masuk ke teras depan kantor gubernur tapi ada sebagian membongkar tugu meriam yang terpasang di halaman depan kantor ini.

Massa mendesak gubernur NTT harus hadir guna mendengarkan aspirasi. Anggota polisi tetap bertahan menjaga massa yang terus berteriak mengutuk pemerintah NTT yang mengabaikan kasus human trafficking yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Selama aksi ini berlangsung mendapat perhatian warga yang melintas di jalan umum serta  arus kendaraan macet total. Massa tidak bertemu gubernur NTT dan membubarkan diri dengan aman dan damai.

 

 

( Laporan : Erni Amperawati )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY