PANCASILA HARUS MASUK DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN

  • Bagikan

KUPANG, POROS NUSANTARA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya, Senin (2/9), bertempat di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) memperingati Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi NTT Tahun 2017. Turut hadir mengikuti upacara pagi tadi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT, TNI/Polri, para pimpinan Perangkat Daerah bersama Aparatur Sipil Negara lingkup Setda NTT, unsur Pemuda dan Pelajar.

kurikulum pendidikan.1Upacara berlangsung tepat pukul 08.00 WITA dan diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Ir. Benediktus Polo Maing dan pembacaan Ikrar oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Bina.

Gubernur Frans Lebu Raya, usai upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat provinsi NTT, melalui keterangan pers kepada wartawan, menegaskan bahwa setiap tahunnya, pada tanggal 1 Oktober selalu dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Akan tetapi, karena 1 Oktober tahun ini jatuh pada hari Minggu, maka upacaranya baru dilaksanakan pada hari ini. Sebenarnya melalui perayaan ini, kita diingatkan untuk terus menjaga, mengawal, mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sesuai pedoman dari pusat, memang pelaksanaan upacara hari ini tidak ada amanat khusus. Namun, lewat perayaan ini kita semua diajak untuk terus membumikan Ideologi Pancasila. Mungkin orang merasa sederhana dengan urusan terkait Pancasila, tapi Dasar Negara itu adalah hal yang sangat prinsip sebagai ideologi negara, jadi harus menjadi milik kita bersama,” ungkap Gubernur.

Ditanya soal mata pelajaran Pancasila, kata Gubernur Lebu Raya, perlu masuk dalam kurikulum karena selain untuk nenjaga ideologi juga terkait dengan pendidikan karakter bangsa. “Karakter bangsa harus sesuai dengan ideologi negara Republik Indonesia. Karakter bangsa tidak bisa berdasarkan ideologi lain. Tapi harus berdasarkan Ideologi Pancasila. Sehingga saya juga mendorong supaya Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan,” jelasnya.

(*Siaran Pers Biro Humas NTT merry)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *